Purbasangka

Bambang Setiono

Universitas Sampoerna

Kemarin, 12 April 2019,  koran South China Morning Post menurunkan berita opini dengan judul yang di landasi prejudice atau purbasangka kepada kelompok Islam di Indonesia. Judul beritanya “Indonesian Election: in Prabowo Versus Widodo, It’s Islamic Statehood Versus Tolerance” atau Pemilu Indonesia: Prabowo Versus Widodo, Sebuah Negara Islam Versus Negara Toleran.

Purbasangka terhadap Islam tentunya di lakukan oleh kelompok yang tidak menyenangi Islam mewarnai kehidupan sebuah negara atau bangsa seperti yang sering di lakukan oleh kelompok non-muslim, komunis, orang kulit putih, dan kapitalis.  Kelompok-kelompok ini belum tentu memiliki ideologi yang sama tetapi mereka bersatu untuk menentang kelompok Islam. Kelompok penentang Islam ini menganggap kelompok mereka lebih toleran dan menghargai HAM daripada kelompok Islam khususnya Islam yang melaksanakan ajaran agamanya secara sungguh-sungguh. Mereka menganggap kelompok Islam seperti ini adalah kelompok koservatif, intoleran dan radikal yang bertujuan membangun khilafah atau negara Islam.

Prejudice ini tidak akan pernah bisa di hilangkan karena inilah dinamika politik dan sosial dari kelompok masyarakat yang terjadi sejak perumusan dan pembentukan negara dan bangsa Indonesia.  Kelompok Islam, nasionalis, dan komunis bersaing memperebutkan kekuasaan dan pengaruh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang akhirnya melahirkan ideologi Pancasila sebagai kompromi dari tiga kekuatan sosial dan politik yang ada di Indonesia.  Prejudice semakin terpelihara dengan kekuatan media yang di miliki oleh kelompok kapitalis. Melalui pemberitaan yang pada intinya berperilaku intoleran, media menyuarakan pemberitaan bahwa kelompok Islam adalah kelompok yang intoleran seperti yang dilakukan oleh South China Morning Post.

Apakah kelompok Islam Indonesia intoleran? Masyarakat Islam Indonesia tidak pernah membedakan hak laki-laki dan perempuan walaupun meyakini adanya peran yang berbeda di antara keduanya untuk membangun masyarakat.  Indonesia pernah memiliki presiden perempuan dan banyak pimpinan daerah yang dijabat oleh perempuan.  Bahkan sudah banyak pemimpin non-muslim yang terpilih di Indonesia.

Bandingkan dengan Amerika Serikat yang mayoritas masyarakatnya kristen (71%) yang sampai saat ini belum bisa melahirkan presiden perempuan.  Amerika Serikat juga belum pernah melahirkan pemimpin daerah beragama Islam walaupun agama Islam di banyak negara bagian disana adalah agama terbesar kedua di negara bagian tersebut. Kesempatan seorang Muslim mencalonkan diri menjadi Presiden Amerika Serikat hampir tidak ada.  Sebaliknya, peluang non-muslim untuk mengajukan diri sebagai calon Presiden Indonesia sangatlah besar karena mereka memiliki dana dan jaringan partai politik yang dapat mendukungnya.

Apakah masyarakat kelompok Islam pendukung calon Presiden Prabowo adalah kelompok intoleran?  Indikasinya tidak ada. Sebagaimana berkali-kali dinyatakan oleh Prabowo maupun para habib, kyai, dan ulama yang mendukung pasangan 02, seluruh kelompok Islam yang mendukung Prabowo menginginkan dilaksanakannya Pancasila dan UUD 1945 sebagaimana di di amanatkan oleh para pendiri bangsa. Mereka tidak ingin membangun negara Islam.  Setiap usulan membentuk negara Islam pasti akan melemahkan persatuan yang saat ini terwujud dalam kelompok ini.  Jika Prabowo memenangkan pemilu ini, negara Islam tidak akan terbentuk. Akan tetapi, pelaksanaan demokrasi akan lebih bernafaskan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin.

Apakah nantinya kelompok Islam di Indonesia akan membentuk negara Islam jika Prabowo memenangkan pemilu 2019? Sepanjang masyarakat Islam mau memperjuangkan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin, tidak akan ada peluang bagi kelompok Islam radikal untuk memenangkan hati rakyat Indonesia untuk memimpin di negara ini.  Pancasila adalah wujud pelaksanaan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin. Hanya jika, sebagian besar umat Islam lupa atau mengabaikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan politik dan ekonomi bahkan ikut melakukan korupsi, keinginan untuk membangun negara Islam akan terus berkobar.

Mari kita mendukung mayoritas umat Islam di negara ini bersatu untuk melaksanakan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin dalam kegiatan politik dan ekonomi. Mari kita lawan purbasangka kepada Islam dengan bersatu melaksankan demokrasi berdasarkan nilai-nilai universal Islam yang menjunjung keadilan dan perlindungan kepada yang lemah dan minoritas.  Umat Islam adalah mayoritas di Indonesia (87%) dan sudah seharusnya niai-nilai dari kelompok ini lebih dapat mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika kondisi sebaliknya yang terjadi, kelompok minoritas telah melakukan tindakan intoleransi dan tirani kepada kelompok mayoritas.

Inti Akuntabilitas

Accountability and Islam – Mervyn K Lewis, Professor of Banking and Finance, School of Commerce, Division of Business,  University of South Australia 

Salah satu tujuan utama dari sistem akuntansi adalah untuk membantu tercapainya akuntabilitas. Mereka yang diberikan tanggung jawab mengelola sumber daya ekonomi harus memberikan pertanggung jawaban (stewardship) dengan memberikan  laporan atau “Account”, terlepas dari apakah transaksi dan sumber daya yang dimaksud terkait dengan sebuah entitas pemerintah atau swasta. Fungsi stewardship  adalah fitur yang biasa ada pada aktivitas organisasi manusia sejak masa lalu  (Brown, 1905; Brown, 1962; Stone, 1969). Pada awalnya ditetapkan pada tingkat pemilik properti individu, saat ini akuntabilitas digambarkan dalam akuntansi pada tingkat manajemen (publik atau tertutup) untuk membantu dalam alokasi sumber daya secara efisien dengan memberikan informasi, baik untuk pemantauan kinerja ex-post (setelah kejadian) atau untuk pengambilan keputusan ex-ante (sebelum kejadian) oleh mereka yang bertanggung jawab untuk membuat keputusan investasi (Whittington, 1992).

Akan tetapi, akuntabilitas juga memiliki maksud dan tujuan ekonomi dan sosial yang lebih luas sebagaimana juga diatur dalam Islam dimana masalah ekonomi, politik, agama dan sosial – khususnya akuntansi – berada dibawah yurisdiksi hukum ilahi Islam, yaitu shari’a. Arti harfiah dari kata Arab shari’a adalah cara untuk sumber kehidupan dan dalam pengertian teknis, sekarang digunakan untuk merujuk kepada sistem hukum agar sesuai dengan perilaku yang diminta oleh Kitab Suci Al Qur’an dan hadits (tradisi otentik). Calder (2002:1981) mendefinisikan hukum Islam sebagai “disiplin hermenetika” yang mengeksplorasi dan menafsirkan “Wahyu” melalui tradisi.  Kita Suci Al-Qur’an (wahyu) dan sunnah (contoh Nabi seperti yang tercatat dalam Hadis atau tradisi), mendefinisikan dengan jelas apa yang benar, “fair”, dan adil, apa preferensi dan prioritas masyarakat, apa peran dan tanggung jawab perusahaan, dan juga dalam beberapa aspek mengeja secara khusus standar akuntansi untuk praktek akuntansi.

Di dalam Kitab Suci Al-Qur’an, sebagai contoh, kata hisab  diulang lebih dari delapan kali di dalam ayat-ayat yang berbeda (Askary dan Clarke, 1997). Hisab atau ‘account’ adalah akar dari akuntansi, dan referensi dalam Kitab Suci Al-Qur’an adalah untuk menyampaikan ‘account” dalam arti generik, berkaitan dengan kewajiban seseorang untuk menyampaikan ‘account’ kepada Allah SWT pada semua hal yang berkaitan dengan usaha manusia dimana setiap Muslim ‘bertanggung jawab’ (accountable). Semua sumber daya diberikan kepada individu manusia berdasarkan kepercayaan. Individu adalah “trustee” untuk apa yang telah diberikan oleh Allah SWT dalam bentuk barang, properti dan ‘intangible aset’. Sejauh mana individu harus menggunakan apa yang dipercayakan kepada mereka ditentukan dalam shari’a, dan keberhasilan individu di akhirat tergantung pada kinerja mereka di dunia ini. Dalam pengertian ini, setiap Muslim memiliki ‘account’ dengan Allah, yang ‘mencatat’ semua perbuatan baik dan semua perbuatan buruk, “account” yang akan terus berfungsi sampai datangnya kematian kepada individu yang akan diperlihatkan oleh Allah SWT pada hari pengadilan (S4:62).  Hal ini menambah dimensi ekstra dalam menilai sesuatu dan perbuatan dibandingkan dengan apa sudah ada didalam laporan keuangan konvensional.

Dengan demikian dasar kesamaan antara hisab dalam Islam dan ‘akuntansi’ terletak kepada tanggung jawab kepada setiap Muslim untuk melaksanakan tugas-tugas seperti yang dijelaskan dalam Kitab Suci Al- Qur’an. Demikian pula, dalam sebuah perusahaan, baik manajemen dan penyedia modal bertanggung jawab atas tindakan mereka di dalam maupun di luar perusahaan mereka. Akuntabilitas dalam konteks ini berarti akuntabilitas kepada masyarakat (umat) atau masyarakat luas. Muslim tidak bisa, dengan itikad baik, memisahkan perilaku mereka ke dalam dimensi agama dan sekuler, dan tindakan mereka selalu terikat dengan shari’a. Hukum Islam dengan demikian menjadi satu dengan tugas dan praktek-praktek seperti sembahyang, berdoa, sopan santun dan moral, transaksi perdagangan  dan praktek bisnis.

 

Tersandera Politik

Bambang Setiono –Dosen Akuntansi Universitas Sampoerna

Pejabat publik yang tersandera politik tidak akan mampu mengelola sumber daya negara yang dipercayakan kepadanya secara adil dan amanah. Merekat tidak berdaya melawan kepentingan kelompok masyarakat yang telah memberikan dukungan ekonomi, sosial, maupun politik pada saat pemilihannya menjadi pejabat publik. Pejabat publik yang tersandra politik tidak akan memiliki terobosan-terobosan untuk mengatasi masalah fundamental masyarakat seperti kemiskinan, ketimpangan penguasan lahan, dan bentuk ketidak adilan lainnya. Bagaimana masyarakat dapat mengetahui adanya pejabat publik yang tersandra politk?

Hari ini adalah tanggal 1 Muharam 1440 H, tahun baru Islam. Untuk menyambut tahun baru Islam ada baiknya kita belajar dari para pemimpin Islam dalam memilih pemimpin politik yang tidak tersandera politik. Memilih pemimpin adalah keputusan yang penting yang harus diambil oleh para pemimpin masyarakat. Mereka harus membantu masyarakat agar dapat memilih pemimpin yang tidak tersandra politik. Bahkan pada saat Nabi Muhammad saw wafat pada tahun 10 H, para pemimpin Islam pada saat itu harus segera mengambil keputusan tentang siapa yang harus menggantikan posisi Nabi sebagai pemimpin umat dan masyarakat di seluruh Semenajung Arab yang akan mampu mempertahakan komunitas Islam yang baru terbentuk. Karena gentingnya situasi pada saat itu, pertemuan pemilihan pengganti Nabi dilakukan sebelum jasad Nabi dimakamkan.

Continue reading “Tersandera Politik”

Jajak Pendapat Berbasis Medsos

Asep Saefuddin

Rektor Universitas Al Azhar Indonesia/Guru Besar Statistika FMIPA IPB

Jajak pendapat adalah salah satu cara menarik kesimpulan dalam ilmu-ilmu sosial, termasuk dalam politik. Memang tidak mungkin jajak pendapat ini bisa memuaskan semua orang. Tetapi apapun hasilnya, tentu harus diterima dan bisa dijadikan modal upaya perbaikan sebuah organisasi. Sudah barang tentu metode yang dipergunakan harus benar, mematuhi kaidah-kaidah keilmuan (statistika).

Sebenarnya apa jajak pendapat itu? Tidak lain adalah suatu cara untuk mendapat informasi atau pendapat masyarakat tentang sesuatu hal. Pendapat itu bisa “ya” atau “tidak”, bisa juga skala nilai (misalnya 1 sampai dengan 5) atau bisa juga kualitatif. Dalam dunia politik, jajak pendapat “ya/tidak” sering dipergunakan untuk memprediksi kecenderungan masyarakat dalam memilih calon Presiden, Gubernur, atau Bupati/Walikota. Isu ini sangat sensitif, sehingga netralitas dan metodologi sangat menentukan kualitas hasil.

Sebelum ada alat komunikasi modern, jajak pendapat dilakukan dengan penarikan contoh, sampel atau responden. Sast ini metode penarikan contoh atau sampling ini berkembang dengan baik untuk mendapatkan hasil yang benar, tidak berbias dengan akurasi yang tinggi. Dengan demikian hasilnya dapat dijadikan untuk penarikan kesimpulan yang sahih.

Metode ini, selain sahih, juga banyak memberi manfaat dari segi waktu, dana, dan tenaga. Dan itulah kelebihan dari ilmu pengetahuan. Wajar bila dalam statistika ada jargon bahwa sejuta data yang diambil tanpa metodologi itu tidak lebih baik dari seribu data. Continue reading “Jajak Pendapat Berbasis Medsos”

Pelantikan Pengawas dan Pengurus Daerah ALFED Madura

Ketua Umum ALFED, Bambang Setiono melantik Pengawas dan Pengurus Daerah ALFED Madura pada tanggal 12 Juli 2018. Ketua Umum berharap ALFED Madura dapat membantu para dosen dan mahasiswa untuk secara aktif mengembangkan ilmu pengetahuan yang di butuhkan bagi Madura untuk menjadi daerah yang sejajar dengan daerah-daerah lain di Jawa Timur.

Pengawas dan Pengurus Daerah ALFED Madura adalah sebagai berikut: Continue reading “Pelantikan Pengawas dan Pengurus Daerah ALFED Madura”

Pengembangan Perguruan Tinggi Berbasis Klaster

Asep Saefuddin
Rektor Universitas Al Azhar Indonesia/Guru Besar Statistika IPB

Assalamu’alaikum warrahmatullahi wabarakatuh,
Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya.
Semangat pagi!!

Selamat Dies Natalis UTM XVII dan semoga terus maju dalam membangun SDM, sains dan teknologi serta implementasinya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di Madura. Saya sangat bangga dan tersanjung mendapatkan kesempatan bicara di hadapan civitas akademika Universitas Trunojoyo Madura (UTM) dan mitra-mitra UTM yang hadir pada kesempatan ini. Terima kasih atas undangan Bapak Dr. Muhammad Syarif sebagai Rektor UTM kepada saya untuk bicara di forum yang sangat terhormat ini. Pada kesempatan ini saya hadir bersama teman-teman yang mempunyai banyak pengalaman dalam kegiatan biobased business baik dari kelembagaan dan juga teknologinya. Mereka adalah Dr. Kamaluddin Zarkasi, Dr. Widiyanto Dwi Surya, dan Dr. Kolier Heryanto. Tentunya mereka bersedia membantu menindaklanjuti ide-ide yang berkembang dari pertemuan sekarang ini.

Di dalam paper ini saya akan menyampaikan secara umum hal-hal yang berkaitan dengan trend dunia dewasa ini (slide 1). Tentunya hal itu saling kait mengait antara sains, teknologi dan faktor lainnya yang berkaitan dengan masalah lingkungan, demografi dan lain-lainnya. Kemudian sedikit saya akan menyimak tentang phase revolusi industri sampai efek dari disrupsi teknologi.

Sesuai dengan permintaan, saya juga akan mencoba mengangkat strategi pendidikan tinggi berkaitan dengan klaster industri. Upaya agar UTM bisa menguasai klaster industri sesuai dengan kekuatan SDA Madura dari hulu sampai hilir. Kemudian penguasaan pasar baik skala lokal dan nasional ataupun internasional. Secara kelembagaan unit-unit apa saja yang harus dibangun agar kekuatan klaster ini bisa sustained. Hal ini pun bisa menjadi sumber pendapatan UTM sehingga kampus ini bisa melakukan terus Tri Dharma dari masa ke masa.

Continue reading “Pengembangan Perguruan Tinggi Berbasis Klaster”

VIRTUAL CURRENCY DAN MASA DEPAN UANG

Sawidji Widoatmodjo

Chief Economist ECBIS rescons & Dosen Pasca Sarjana Universitas Tarumanegara

Sebagai salah seorang yang diundang Bank Indonesia (BI) untuk mengkaji virtual currency (VC), saya sudah menyampaikan pandangan lisan dan tulisan.

Kesan yang muncul pada pengkajian tersebut adalah pro kontra mengenai peran BI dalam pengaturan VC: melarang vs mengijinkan penggunaan VC untuk pembayaran transaksi. Tentu itu hanya kesan dalam satu kali kajian, dan juga dilatarbelakangi posisi BI sebagai pihak yang paling bertanggungjawab pada pengelolaan—termasuk kebijaksanaan—uang. Karena itu, BI masih terbuka untuk semua masukan. Tulisan ini dimaksudkan untuk menambah masukan itu.

Continue reading “VIRTUAL CURRENCY DAN MASA DEPAN UANG”

Masih Perlukah Survey Politik?

Asep Saefuddin

Rektor Universitas Al Azhar Indonesia/Guru Besar Statistika FMIPA IPB

Setelah pilkada serentak ini di beberapa grup WA yang saya ikut, banyak teman-teman membahas hasil survey dan quick count (QC). Bila sekedar membandingkan angka boleh-boleh saja, tetapi di dalam statistika angka itu mempunyai makna tersendiri. Angka adalah suatu nilai hasil sebuah proses. Walaupun survey dan QC itu bertujuan untuk memprediksi perolehan suara suatu pasangan calon pemimpin daerah, keduanya mempunyai parameter yang berbeda. Artinya membandingkan hasil survey dengan QC itu bukan ‘apple to apple comparison’.

Data hasil survey dan QC pilkada memang memperlihatkan perbedaan. Akan tetapi hal itu tidak berarti dapat disimpulkan bahwa survey tidak berguna. Atau bahkan ada yang mengatakan survey ‘abal-abal’ hasil rekayasa suatu kelompok. Kita harus melihatnya secara bijak, rasional, tidak diganggu oleh sentimen emosional senang atau sedih yang berlebihan. Apapun hasilnya, survey dalam politik itu sangat bermanfaat.

Continue reading “Masih Perlukah Survey Politik?”

Penyucian Negeri

YUDI LATIF
Dosen Universitas Negeri Yogyakarta

Baru saja menghikmati momen kesucian Idul Fitri, suasana kejernihan batin kita segera diuapi polusi persaingan politik. Ibarat embun yang terperangkap di daun lusuh, kepulangan kita ke Idul Fitri kali ini melahirkan situasi “kesucian” yang riskan. Pribadi-pribadi boleh saja terlahir kembali bak embun suci, tetapi relung kehidupan negara tempat mereka bertahan ialah ruang yang cemar.

Ketercemaran ruang publik itu terjadi karena orang-orang berebut kepentingan dengan mengabaikan visi kemaslahatan bersama. Banyak orang merindukan kembali ke fitrah kemanusiaan, dengan cara mengingkari fitrah itu sendiri. Perbedaan menjadi pangkal sengketa, padahal perbedaan itu sendiri adalah fitrah (cetakan dasar) kehidupan: agama tidak akan pernah satu, ras dan suku tidak akan pernah satu, pun golongan (kelas sosial) tidak akan pernah satu.

Continue reading “Penyucian Negeri”