Dilema Sumpah Prajurit TNI terhadap Kekuasaan Presiden dan Bahaya Nepotisme Politik Terhadap Ideologi Pancasila

Oleh : Mayjen TNI Purn Sunarko

Loyalitas TNI telah teruji ketika meletusnya G30S PKI, TNI berhasil menumpas PKI meskipun saat itu Panglima Tertinggi ABRI President Soekarno yang mendukung Nasakom tidak setuju PKI di bubarkan. Lalu bagaimana dengan TNI sekarang?. TAP MPRS/ XXV/1966 adalah legitimasi pada TNI untuk mencegah dan memberangus kembalinya faham komunis dan Marxisme di Indonesia. Jangan salah, lahirnya Dwi Fungsi ABRI pada era Orde Baru bertujuan untuk mengamankan Bangsa, Negara serta idiologi Pancasila dari faham komunisme dan Marxisme.

Agar peristiwa 48 dan 1965 tidak terulang kembali. faham komunisme dan Marxisme tidak boleh di beri peluang untuk hidup pada NKRI. Pemborantakan PKI baik 1948 maupun 1965 di motori dan di lakukan oleh masyarakat sipil serta adanya ketidak pastian politik serta pertarungan partai partai politik aliran yang bertentangan dengan Pancasila.

Loyalitas TNI pada Bangsa dan Negara di ikat dalam prasasti sumpah Prajurit. Sumpah Prajurit adalah doktrin tertinggi TNI untuk mengawal kedaulatan Rakyat, Idiologi Pancasila, Negara dan Rakyat. Yang jadi pertanyaan adalah sejauh mana Sumpah prajurit ini tegas di implementasikan manakala pemimpin Negara atau partai politik merubah Pancasila dan merubah haluan Negara dan UU Dasar Negara 45, atau kapan TNI akan mengatakan bahwa telah terjadi pelanggaran TAP MPRS/XXV/ 1966?.

Sementara selama ini TNI menganggap bahwa  hubungan TNI dan Presiden adalah hubungan antara prajurit dan Panglima tertinggi, pada hal dalam pasal 10 UUD45 bahwa Presiden adalah Pemegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara bukan sebagai Panglima tertinggi TNI.

Pengertian pemegang kekuasaan tertinggi di sini adalah penggunaan kekuatan TNI untuk membela Kedaulatan dan kehormatan Negara dari Bangsa lain. Akan tetapi  kalau ada kebijakan Presiden mengancam kedaulatan dan keselamatan Bangsa dan Negara maka TNI wajib mengambil tindakan terhadap siapapun termasuk kepada President sendiri. Sdr Yusril di Medan menceritakan bahwa ketika Gus Dur President RI dalam sidang kabinet ingin menghidupkan paham komunisme dan Marxisme dengan mencabut TAP MPRS/25/ 66, Yusril seorang sipil berani melawan kebijakan President, sementara Menkopolkam, dan dua orang jendral TNI tidak berani menentang kebijakan Gus Dur tersebut dengan alasan karena mereka bertiga adalah prajurit, bukan kah ini menjadikan Sumpah prajurit sebuah dilema?.

Ada pemaknaan yang keliru dalam hubungan TNI dan President. Dalam sumpah prajurit dengan tegas berbunyi antara lain: “ Demi Allah Saya ber sumpah/ berjanji” 1. Setia Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang Berdasarkan Pancasila dan UUD45.

Sekarang mari kita liat di dalam Pembukaan UUD45 ada kalimat berbunyi “Atas berkah Rahmat Allah Yang Maha Kuasa ……… maka Rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekannya”.  Kalimat dalam Pembukaan UUD45 juga terdapat dalam Sumpah Prajurit yaitu “Demi Allah Saya bersumpah/ berjanji memilki makna bahwa antara Pembukaan UUD45 dengan Sumpah prajurit memiliki satu legitimasi tertinggi yaitu Allah SWT Yang Maha Kuasa.* Dengan demikian seharusnya TNI menolak Amandemen UUD45 dan TNI wajib mengembalikan Pancasila sebagai Sumber legitimasi tertinggi demokrasi NKRI. Apakah TNI sadar bahwa UUD45 Amandemen itu tidak lagi sesuai dengan UUD45?, covernya UUD45 tapi isinya UUD baru.

Lalu bagaimana dengan kehidupan Politik di Indonesia saat ini?. Nepotisme partai politik hanya akan melahirkan kekuasaan dari hulu ke hilir dan ini mengancam Kedaulatan Rakyat, di samping itu, akan terjadi pembelokan terhadap cita cita proklamasi dan kemerdekaan serta tujuan kehidupan ber Bangsa dan bernegara. Aliran partai politik yang sekuler cenderung akan menempatkan Pancasila sebagai Idiologi terbuka dan menara gading.

Nepotisme partai politik baik secara Internal maupun secara eksternal di dalam kekuasaan akan mengkapitalisasi kekuasaan menjadi sebuah idiologi baru dan konstitusi baru. Ini dapat di lihat bahwa Amandemen UUD45 semakin kedepan hanya akan melahirkan Pimpinan prematur dan setingan.

Agar Pancasila sebagai idiologi Negara dan Sumpah Prajurit tidak menjadi sebuah dilema terhadap kekuasaan yang diperoleh dari nepotisme partai politik, maka Istilah Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi TNI perlu dirumuskan secara faktual dan prospektif. Agar TNI dalam menegakan TAP MPRS/ XXV/ 1965, serta mengembalikan UUD45 Asli dan kembali menempatkan Pancasila sebagai Sumber legitimasi demokrasi tertinggi, maka TNI harus independen dari kekuasaan legislatif. Demikian juga TNI harus bebas dari ekses keputusan politik. Setiap putusan politik yang merubah UUD45 dan Penyimpangan dari Idiologi Pancasila, TNI wajib menindak dan menghentikan, karena ini sesuai dengan Sumpah Prajurit.

#Hayo Mari Kita Kembali Ke Negara Yg berdasarkan Pancasila dan UUD45 yang asli#

Nilai Pemberitaan

Bambang Setiono (Dosen Akuntansi Universitas Sampoerna)

Menarik menganalis nilai-nilai moral yang dibawa oleh para penulis berita profesional khususnya koran , majalah dan televisi. Walaupun mereka mengaku tidak berpihak dan profesional sesuai dengan kode etik jurnalistik, mereka adalah manusia biasa, seperti saya dan kita yang juga memiliki nilai-nilai moral pada saat kita menulis atau mengutarakan pendapat kita.  Saya ingin mengambil contoh tulisan saudari Karina M. Tehusijarana di Jakarta Post, 2 Desember 2018 berjudul “Anti-Ahok protesters, opposition camp mark 212 rally anniversary” yang bisa di terjemahkan “Para Pemrotes Anti Ahok, Kubu Oposisi Melaksanakan Ulang Tahun Pawai 212”.

Nila moral yang dimiliki oleh Karina adalah nilai-nilai yang diskriminatif terhadap orang-orang yang datang ke acara Reuni 212 pada tanggal 2 Desember itu. DIa menganggap mereka yang hadir di Monas pada hari itu adalah kelompok tukang protes dan oposisi pemerintah.  Padahal didalam acara tersebut banyak sekali anak-anak, ibu-ibu, dan bapak-bapak yang tidak memprotes apa-apa kepada kelompok yang  mendukung pemerintah. Mereka juga tidak anti Ahok. Kenapa harus anti Ahok? Selama Ahok berbuat kebaikan saya rasa semua orang (termasuk Muslin) akan mendukungnya (yang beragama Kristen).  Kalau masalahnya memilih peminpin, bukankah hal itu adalah hak masing-masing warga. Di alam demokrasi, siapapun tidak bisa memaksa seseorang untuk memilih pemimpin.  Seorang yang taat beragama, apapun agamanya, tentunya akan condong memilih pemimpin yang seiman.  Ini berlaku universal di seluruh dunia.  Karina mungkin harus belajar dari kasus pemilihan presiden Amerika Serikat Barrack Obama yang dicurigai sebagai Muslim.

Karina memilih kata-kata  ribuan orang untuk menunjukan besarnya kegiatan Reuni 212. Apa maksudnya?  Apakah Karina menyamakan Reun 212  kemarin ini sama dengan menonton pertandingan sepakbola di Lapangan Lebak Bulus?  Kegiatan Reuni 212 kemarin di hadiri oleh jutaan orang yang membuat separuh Jakarta lumpuh.  Pertandingan sepak bola di Gelora Bung Karno yang lebih besar saja tidak sampai membuah Jakarta lumpuh.

Karina memilih hanya memberitakan  pesan pemimpin Front Pembela Islam, Habib Rizieq Shihab, yang meminta umat Islam untuk tidak memilih pemimpin dari  parta yang mendukung penoda agama.  Tidak ada yang istimewa dari pesan ini.  Semua pemimpin agama juga akan melakukan hal yang sama.  Tetapi karena Karina memfokuskan tulisannya hanya kepada pesan ini, padalah Habib Rizieq juga memberikan pesan-pesan moral yang lain, pilihan Karina ini menjadi pertanyaan. Apa maksudnya?  Habib Rizieq juga berpesan kepada semua peserta dan semua penduduk Indonesia, untuk tidak berbuat bohong. Tidak melakukan kebohongan dalam kehidupan sehari-harinya. Apalagi melakukan kebohongan dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai pejabat pemerintah termasuk sebagai jurnalis atau wartawan. Menurut saya, jurnalis yang berbohong sama dampaknya dengan pejabat yang korupsi.  Mengapa, Karina tidak memilih pesan penting ini untuk di bahas?  Apakah Karina ingin memframe Habib Rizieq sebagai seorang tokoh yang gila kekuasaan dan tukang protes yang tidak ada dasarnya?

Tentu saja hanya Karina yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Akan tetapi, menurut saya Karina sudah menggunakan nilai moral yang tidak toleran atau diskriminatif kepada anak-anak, ibu-ibu, dan bapak-bapak yang hadir di acara Reuni 212.  Mereka datang bukan untuk memprotes pemerintah dan anti Ahok. Mereka hadir untuk bersilaturahmi dan menyebutkan kalimat Tauhid. Laa ilaaha illallah Muhammad Rasulullah.  Kenapa mereka mau datang dari luar kota dengan biaya sendiri untuk melakukan kegiatan ini di Monas?  Mereka ingin menyayangi Allah dan Rasul-Nya. Mereka ingin menunjukan kasih sayang itu secara berjamaah kepada Nya sesuai dengan perintahNya. Mereka berharap pertolonganNya dalam menjalankan hidup ini sebagai bekal di akhirat nanti.  Mereka berharap juga disayang oleh Allah dan Rasul-Nya. Saya berkeyakinan, dengan izin Allah swt, saudara dan saudari saya yang kemarin belum terbuka hatinya untuk bersama-sama menyayangi Allah dan Rasul-Nya, tahun depan akan hadir di Monas. Jumlah yang akan hadir akan semakin banyak dari tahun ini, siapapun kelompok yang mengendalikan pemerintah.   

Menurut saya, Karina tidak profesional dalam melakukan tugas jurnalistiknya.  Demikian pula dengan Jakarta Post yang mengizinkan tulisannya di muat  sebagaimana dapat di lihat pada link di bawah ini. Sebaiknya Jakarta Post dan jurnalisnya melakukan investigasi mendalam tentang perjuangan Habib Rizieq untuk membuat Islam menjadi agama yang memberikan cahaya di Republik yang kita cintai bersama ini.  Dengan satu syarat, JANGAN BERBOHONG. Beritakan semua apa adanya, hal-hal yang baik dan hal-hal yang kurang baik harus diberikan kepada khalayak umum atau dalam istilah jurnalistiknya, memberitakan berita secara profesional.

http://www.thejakartapost.com/news/2018/12/02/anti-ahok-protesters-opposition-camp-mark-212-rally-anniversary.html