Dilema Sumpah Prajurit TNI terhadap Kekuasaan Presiden dan Bahaya Nepotisme Politik Terhadap Ideologi Pancasila

Oleh : Mayjen TNI Purn Sunarko

Loyalitas TNI telah teruji ketika meletusnya G30S PKI, TNI berhasil menumpas PKI meskipun saat itu Panglima Tertinggi ABRI President Soekarno yang mendukung Nasakom tidak setuju PKI di bubarkan. Lalu bagaimana dengan TNI sekarang?. TAP MPRS/ XXV/1966 adalah legitimasi pada TNI untuk mencegah dan memberangus kembalinya faham komunis dan Marxisme di Indonesia. Jangan salah, lahirnya Dwi Fungsi ABRI pada era Orde Baru bertujuan untuk mengamankan Bangsa, Negara serta idiologi Pancasila dari faham komunisme dan Marxisme.

Agar peristiwa 48 dan 1965 tidak terulang kembali. faham komunisme dan Marxisme tidak boleh di beri peluang untuk hidup pada NKRI. Pemborantakan PKI baik 1948 maupun 1965 di motori dan di lakukan oleh masyarakat sipil serta adanya ketidak pastian politik serta pertarungan partai partai politik aliran yang bertentangan dengan Pancasila.

Loyalitas TNI pada Bangsa dan Negara di ikat dalam prasasti sumpah Prajurit. Sumpah Prajurit adalah doktrin tertinggi TNI untuk mengawal kedaulatan Rakyat, Idiologi Pancasila, Negara dan Rakyat. Yang jadi pertanyaan adalah sejauh mana Sumpah prajurit ini tegas di implementasikan manakala pemimpin Negara atau partai politik merubah Pancasila dan merubah haluan Negara dan UU Dasar Negara 45, atau kapan TNI akan mengatakan bahwa telah terjadi pelanggaran TAP MPRS/XXV/ 1966?.

Sementara selama ini TNI menganggap bahwa  hubungan TNI dan Presiden adalah hubungan antara prajurit dan Panglima tertinggi, pada hal dalam pasal 10 UUD45 bahwa Presiden adalah Pemegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara bukan sebagai Panglima tertinggi TNI.

Pengertian pemegang kekuasaan tertinggi di sini adalah penggunaan kekuatan TNI untuk membela Kedaulatan dan kehormatan Negara dari Bangsa lain. Akan tetapi  kalau ada kebijakan Presiden mengancam kedaulatan dan keselamatan Bangsa dan Negara maka TNI wajib mengambil tindakan terhadap siapapun termasuk kepada President sendiri. Sdr Yusril di Medan menceritakan bahwa ketika Gus Dur President RI dalam sidang kabinet ingin menghidupkan paham komunisme dan Marxisme dengan mencabut TAP MPRS/25/ 66, Yusril seorang sipil berani melawan kebijakan President, sementara Menkopolkam, dan dua orang jendral TNI tidak berani menentang kebijakan Gus Dur tersebut dengan alasan karena mereka bertiga adalah prajurit, bukan kah ini menjadikan Sumpah prajurit sebuah dilema?.

Ada pemaknaan yang keliru dalam hubungan TNI dan President. Dalam sumpah prajurit dengan tegas berbunyi antara lain: “ Demi Allah Saya ber sumpah/ berjanji” 1. Setia Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang Berdasarkan Pancasila dan UUD45.

Sekarang mari kita liat di dalam Pembukaan UUD45 ada kalimat berbunyi “Atas berkah Rahmat Allah Yang Maha Kuasa ……… maka Rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekannya”.  Kalimat dalam Pembukaan UUD45 juga terdapat dalam Sumpah Prajurit yaitu “Demi Allah Saya bersumpah/ berjanji memilki makna bahwa antara Pembukaan UUD45 dengan Sumpah prajurit memiliki satu legitimasi tertinggi yaitu Allah SWT Yang Maha Kuasa.* Dengan demikian seharusnya TNI menolak Amandemen UUD45 dan TNI wajib mengembalikan Pancasila sebagai Sumber legitimasi tertinggi demokrasi NKRI. Apakah TNI sadar bahwa UUD45 Amandemen itu tidak lagi sesuai dengan UUD45?, covernya UUD45 tapi isinya UUD baru.

Lalu bagaimana dengan kehidupan Politik di Indonesia saat ini?. Nepotisme partai politik hanya akan melahirkan kekuasaan dari hulu ke hilir dan ini mengancam Kedaulatan Rakyat, di samping itu, akan terjadi pembelokan terhadap cita cita proklamasi dan kemerdekaan serta tujuan kehidupan ber Bangsa dan bernegara. Aliran partai politik yang sekuler cenderung akan menempatkan Pancasila sebagai Idiologi terbuka dan menara gading.

Nepotisme partai politik baik secara Internal maupun secara eksternal di dalam kekuasaan akan mengkapitalisasi kekuasaan menjadi sebuah idiologi baru dan konstitusi baru. Ini dapat di lihat bahwa Amandemen UUD45 semakin kedepan hanya akan melahirkan Pimpinan prematur dan setingan.

Agar Pancasila sebagai idiologi Negara dan Sumpah Prajurit tidak menjadi sebuah dilema terhadap kekuasaan yang diperoleh dari nepotisme partai politik, maka Istilah Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi TNI perlu dirumuskan secara faktual dan prospektif. Agar TNI dalam menegakan TAP MPRS/ XXV/ 1965, serta mengembalikan UUD45 Asli dan kembali menempatkan Pancasila sebagai Sumber legitimasi demokrasi tertinggi, maka TNI harus independen dari kekuasaan legislatif. Demikian juga TNI harus bebas dari ekses keputusan politik. Setiap putusan politik yang merubah UUD45 dan Penyimpangan dari Idiologi Pancasila, TNI wajib menindak dan menghentikan, karena ini sesuai dengan Sumpah Prajurit.

#Hayo Mari Kita Kembali Ke Negara Yg berdasarkan Pancasila dan UUD45 yang asli#

Nilai Pemberitaan

Bambang Setiono (Dosen Akuntansi Universitas Sampoerna)

Menarik menganalis nilai-nilai moral yang dibawa oleh para penulis berita profesional khususnya koran , majalah dan televisi. Walaupun mereka mengaku tidak berpihak dan profesional sesuai dengan kode etik jurnalistik, mereka adalah manusia biasa, seperti saya dan kita yang juga memiliki nilai-nilai moral pada saat kita menulis atau mengutarakan pendapat kita.  Saya ingin mengambil contoh tulisan saudari Karina M. Tehusijarana di Jakarta Post, 2 Desember 2018 berjudul “Anti-Ahok protesters, opposition camp mark 212 rally anniversary” yang bisa di terjemahkan “Para Pemrotes Anti Ahok, Kubu Oposisi Melaksanakan Ulang Tahun Pawai 212”.

Nila moral yang dimiliki oleh Karina adalah nilai-nilai yang diskriminatif terhadap orang-orang yang datang ke acara Reuni 212 pada tanggal 2 Desember itu. DIa menganggap mereka yang hadir di Monas pada hari itu adalah kelompok tukang protes dan oposisi pemerintah.  Padahal didalam acara tersebut banyak sekali anak-anak, ibu-ibu, dan bapak-bapak yang tidak memprotes apa-apa kepada kelompok yang  mendukung pemerintah. Mereka juga tidak anti Ahok. Kenapa harus anti Ahok? Selama Ahok berbuat kebaikan saya rasa semua orang (termasuk Muslin) akan mendukungnya (yang beragama Kristen).  Kalau masalahnya memilih peminpin, bukankah hal itu adalah hak masing-masing warga. Di alam demokrasi, siapapun tidak bisa memaksa seseorang untuk memilih pemimpin.  Seorang yang taat beragama, apapun agamanya, tentunya akan condong memilih pemimpin yang seiman.  Ini berlaku universal di seluruh dunia.  Karina mungkin harus belajar dari kasus pemilihan presiden Amerika Serikat Barrack Obama yang dicurigai sebagai Muslim.

Karina memilih kata-kata  ribuan orang untuk menunjukan besarnya kegiatan Reuni 212. Apa maksudnya?  Apakah Karina menyamakan Reun 212  kemarin ini sama dengan menonton pertandingan sepakbola di Lapangan Lebak Bulus?  Kegiatan Reuni 212 kemarin di hadiri oleh jutaan orang yang membuat separuh Jakarta lumpuh.  Pertandingan sepak bola di Gelora Bung Karno yang lebih besar saja tidak sampai membuah Jakarta lumpuh.

Karina memilih hanya memberitakan  pesan pemimpin Front Pembela Islam, Habib Rizieq Shihab, yang meminta umat Islam untuk tidak memilih pemimpin dari  parta yang mendukung penoda agama.  Tidak ada yang istimewa dari pesan ini.  Semua pemimpin agama juga akan melakukan hal yang sama.  Tetapi karena Karina memfokuskan tulisannya hanya kepada pesan ini, padalah Habib Rizieq juga memberikan pesan-pesan moral yang lain, pilihan Karina ini menjadi pertanyaan. Apa maksudnya?  Habib Rizieq juga berpesan kepada semua peserta dan semua penduduk Indonesia, untuk tidak berbuat bohong. Tidak melakukan kebohongan dalam kehidupan sehari-harinya. Apalagi melakukan kebohongan dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai pejabat pemerintah termasuk sebagai jurnalis atau wartawan. Menurut saya, jurnalis yang berbohong sama dampaknya dengan pejabat yang korupsi.  Mengapa, Karina tidak memilih pesan penting ini untuk di bahas?  Apakah Karina ingin memframe Habib Rizieq sebagai seorang tokoh yang gila kekuasaan dan tukang protes yang tidak ada dasarnya?

Tentu saja hanya Karina yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Akan tetapi, menurut saya Karina sudah menggunakan nilai moral yang tidak toleran atau diskriminatif kepada anak-anak, ibu-ibu, dan bapak-bapak yang hadir di acara Reuni 212.  Mereka datang bukan untuk memprotes pemerintah dan anti Ahok. Mereka hadir untuk bersilaturahmi dan menyebutkan kalimat Tauhid. Laa ilaaha illallah Muhammad Rasulullah.  Kenapa mereka mau datang dari luar kota dengan biaya sendiri untuk melakukan kegiatan ini di Monas?  Mereka ingin menyayangi Allah dan Rasul-Nya. Mereka ingin menunjukan kasih sayang itu secara berjamaah kepada Nya sesuai dengan perintahNya. Mereka berharap pertolonganNya dalam menjalankan hidup ini sebagai bekal di akhirat nanti.  Mereka berharap juga disayang oleh Allah dan Rasul-Nya. Saya berkeyakinan, dengan izin Allah swt, saudara dan saudari saya yang kemarin belum terbuka hatinya untuk bersama-sama menyayangi Allah dan Rasul-Nya, tahun depan akan hadir di Monas. Jumlah yang akan hadir akan semakin banyak dari tahun ini, siapapun kelompok yang mengendalikan pemerintah.   

Menurut saya, Karina tidak profesional dalam melakukan tugas jurnalistiknya.  Demikian pula dengan Jakarta Post yang mengizinkan tulisannya di muat  sebagaimana dapat di lihat pada link di bawah ini. Sebaiknya Jakarta Post dan jurnalisnya melakukan investigasi mendalam tentang perjuangan Habib Rizieq untuk membuat Islam menjadi agama yang memberikan cahaya di Republik yang kita cintai bersama ini.  Dengan satu syarat, JANGAN BERBOHONG. Beritakan semua apa adanya, hal-hal yang baik dan hal-hal yang kurang baik harus diberikan kepada khalayak umum atau dalam istilah jurnalistiknya, memberitakan berita secara profesional.

http://www.thejakartapost.com/news/2018/12/02/anti-ahok-protesters-opposition-camp-mark-212-rally-anniversary.html

 

 

 

 

 

 

Apakah Dana Haji Sudah Dikelola Secara Akuntabel?

Bambang Setiono

Dosen Akuntansi-Univeristas Sampoerna

Sering sekali kita mendengar atau bahkan mengucapkan kata “akuntabilitas” pada saat menentukan hubungan kerja antara suatu organisasi dengan organisasi yang lain atau dengan masyarakat.  Contohnya adalah pernyataan Presiden Jokowi berikut ini dalam  Rapat Terbatas membahas pengelolaan dana haji di Ruang Oval, Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis, 26 Apriil 2018:

“Saya ingin mendapatkan laporan dari BPKH soal kepercayaan yang telah diberikan umat mengenai dana yang ada. Tentu saja kita ingin yang transparan, akuntabel, dan ini juga sangat penting dalam mengikuti prinsip-prinsip syariat,”

https://nasional.kompas.com/read/2018/04/26/15372391/jokowi-pastikan-dana-haji-sesuai-prinsip-transparan-dan-akuntabilitas.

Apakah arti kata akuntabilitas?  Kata ini tidak sama dengan bertanggung-jawab atau transparan. Kata ini mempunyai tiga unsur yang harus ada, yaitu: adanya hubungan, adanya account (laporan), dan adanya kekuatan untuk memberikan sanksi.

Apakah pengelolaan dana haji sudah memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas ini?

Mari kita lakukan survery untuk mengetahui pendapat dari masyarakat yang tengah menanti waktunya untuk berangkat haji. Dana haji akan dikelola secara akuntabel jika ada hubungan yang berkesinambungan antara calon jemaah haji dengan pengelola dana haji.  Dana haji akan dikelola dengan akuntabel jika, calon jemaah haji menerima laporan perkembangan dana hajinya secara berkala. Dana haji akan dikelola dengan akuntabel jika calon jemaah haji dapat memprotes pengelolaan yang salah terhadap dana haji.

Jika bapak dan ibu adalah calon jemaah haji, mohon bantuan bapak dan ibu untuk menjawad kuesioner di bawah ini. Semoga dana haji yang amat besar jumlahnya ini bisa dikelola secara akuntabel.

Akuntabilitas Dana Haji

Apakah anda pernah menerima laporan dana haji yang telah anda setorkan ke penyelenggara haji?
Apakah ada dialog dengan pengelola dana atau penyelenggara haji untuk membahas tentang perkembangan dana haji anda berdasarkan laporan yang anda terima?
Hukuman apa yang anda berikan kepada pengelola dana atau penyelenggara haji, jika dana haji anda tidak bisa berkembang dengan baik?
Complete the form below to see results

 

 

Inti Akuntabilitas

Accountability and Islam – Mervyn K Lewis, Professor of Banking and Finance, School of Commerce, Division of Business,  University of South Australia 

Salah satu tujuan utama dari sistem akuntansi adalah untuk membantu tercapainya akuntabilitas. Mereka yang diberikan tanggung jawab mengelola sumber daya ekonomi harus memberikan pertanggung jawaban (stewardship) dengan memberikan  laporan atau “Account”, terlepas dari apakah transaksi dan sumber daya yang dimaksud terkait dengan sebuah entitas pemerintah atau swasta. Fungsi stewardship  adalah fitur yang biasa ada pada aktivitas organisasi manusia sejak masa lalu  (Brown, 1905; Brown, 1962; Stone, 1969). Pada awalnya ditetapkan pada tingkat pemilik properti individu, saat ini akuntabilitas digambarkan dalam akuntansi pada tingkat manajemen (publik atau tertutup) untuk membantu dalam alokasi sumber daya secara efisien dengan memberikan informasi, baik untuk pemantauan kinerja ex-post (setelah kejadian) atau untuk pengambilan keputusan ex-ante (sebelum kejadian) oleh mereka yang bertanggung jawab untuk membuat keputusan investasi (Whittington, 1992).

Akan tetapi, akuntabilitas juga memiliki maksud dan tujuan ekonomi dan sosial yang lebih luas sebagaimana juga diatur dalam Islam dimana masalah ekonomi, politik, agama dan sosial – khususnya akuntansi – berada dibawah yurisdiksi hukum ilahi Islam, yaitu shari’a. Arti harfiah dari kata Arab shari’a adalah cara untuk sumber kehidupan dan dalam pengertian teknis, sekarang digunakan untuk merujuk kepada sistem hukum agar sesuai dengan perilaku yang diminta oleh Kitab Suci Al Qur’an dan hadits (tradisi otentik). Calder (2002:1981) mendefinisikan hukum Islam sebagai “disiplin hermenetika” yang mengeksplorasi dan menafsirkan “Wahyu” melalui tradisi.  Kita Suci Al-Qur’an (wahyu) dan sunnah (contoh Nabi seperti yang tercatat dalam Hadis atau tradisi), mendefinisikan dengan jelas apa yang benar, “fair”, dan adil, apa preferensi dan prioritas masyarakat, apa peran dan tanggung jawab perusahaan, dan juga dalam beberapa aspek mengeja secara khusus standar akuntansi untuk praktek akuntansi.

Di dalam Kitab Suci Al-Qur’an, sebagai contoh, kata hisab  diulang lebih dari delapan kali di dalam ayat-ayat yang berbeda (Askary dan Clarke, 1997). Hisab atau ‘account’ adalah akar dari akuntansi, dan referensi dalam Kitab Suci Al-Qur’an adalah untuk menyampaikan ‘account” dalam arti generik, berkaitan dengan kewajiban seseorang untuk menyampaikan ‘account’ kepada Allah SWT pada semua hal yang berkaitan dengan usaha manusia dimana setiap Muslim ‘bertanggung jawab’ (accountable). Semua sumber daya diberikan kepada individu manusia berdasarkan kepercayaan. Individu adalah “trustee” untuk apa yang telah diberikan oleh Allah SWT dalam bentuk barang, properti dan ‘intangible aset’. Sejauh mana individu harus menggunakan apa yang dipercayakan kepada mereka ditentukan dalam shari’a, dan keberhasilan individu di akhirat tergantung pada kinerja mereka di dunia ini. Dalam pengertian ini, setiap Muslim memiliki ‘account’ dengan Allah, yang ‘mencatat’ semua perbuatan baik dan semua perbuatan buruk, “account” yang akan terus berfungsi sampai datangnya kematian kepada individu yang akan diperlihatkan oleh Allah SWT pada hari pengadilan (S4:62).  Hal ini menambah dimensi ekstra dalam menilai sesuatu dan perbuatan dibandingkan dengan apa sudah ada didalam laporan keuangan konvensional.

Dengan demikian dasar kesamaan antara hisab dalam Islam dan ‘akuntansi’ terletak kepada tanggung jawab kepada setiap Muslim untuk melaksanakan tugas-tugas seperti yang dijelaskan dalam Kitab Suci Al- Qur’an. Demikian pula, dalam sebuah perusahaan, baik manajemen dan penyedia modal bertanggung jawab atas tindakan mereka di dalam maupun di luar perusahaan mereka. Akuntabilitas dalam konteks ini berarti akuntabilitas kepada masyarakat (umat) atau masyarakat luas. Muslim tidak bisa, dengan itikad baik, memisahkan perilaku mereka ke dalam dimensi agama dan sekuler, dan tindakan mereka selalu terikat dengan shari’a. Hukum Islam dengan demikian menjadi satu dengan tugas dan praktek-praktek seperti sembahyang, berdoa, sopan santun dan moral, transaksi perdagangan  dan praktek bisnis.

 

Tersandera Politik

Bambang Setiono –Dosen Akuntansi Universitas Sampoerna

Pejabat publik yang tersandera politik tidak akan mampu mengelola sumber daya negara yang dipercayakan kepadanya secara adil dan amanah. Merekat tidak berdaya melawan kepentingan kelompok masyarakat yang telah memberikan dukungan ekonomi, sosial, maupun politik pada saat pemilihannya menjadi pejabat publik. Pejabat publik yang tersandra politik tidak akan memiliki terobosan-terobosan untuk mengatasi masalah fundamental masyarakat seperti kemiskinan, ketimpangan penguasan lahan, dan bentuk ketidak adilan lainnya. Bagaimana masyarakat dapat mengetahui adanya pejabat publik yang tersandra politk?

Hari ini adalah tanggal 1 Muharam 1440 H, tahun baru Islam. Untuk menyambut tahun baru Islam ada baiknya kita belajar dari para pemimpin Islam dalam memilih pemimpin politik yang tidak tersandera politik. Memilih pemimpin adalah keputusan yang penting yang harus diambil oleh para pemimpin masyarakat. Mereka harus membantu masyarakat agar dapat memilih pemimpin yang tidak tersandra politik. Bahkan pada saat Nabi Muhammad saw wafat pada tahun 10 H, para pemimpin Islam pada saat itu harus segera mengambil keputusan tentang siapa yang harus menggantikan posisi Nabi sebagai pemimpin umat dan masyarakat di seluruh Semenajung Arab yang akan mampu mempertahakan komunitas Islam yang baru terbentuk. Karena gentingnya situasi pada saat itu, pertemuan pemilihan pengganti Nabi dilakukan sebelum jasad Nabi dimakamkan.

Continue reading “Tersandera Politik”

Jajak Pendapat Berbasis Medsos

Asep Saefuddin

Rektor Universitas Al Azhar Indonesia/Guru Besar Statistika FMIPA IPB

Jajak pendapat adalah salah satu cara menarik kesimpulan dalam ilmu-ilmu sosial, termasuk dalam politik. Memang tidak mungkin jajak pendapat ini bisa memuaskan semua orang. Tetapi apapun hasilnya, tentu harus diterima dan bisa dijadikan modal upaya perbaikan sebuah organisasi. Sudah barang tentu metode yang dipergunakan harus benar, mematuhi kaidah-kaidah keilmuan (statistika).

Sebenarnya apa jajak pendapat itu? Tidak lain adalah suatu cara untuk mendapat informasi atau pendapat masyarakat tentang sesuatu hal. Pendapat itu bisa “ya” atau “tidak”, bisa juga skala nilai (misalnya 1 sampai dengan 5) atau bisa juga kualitatif. Dalam dunia politik, jajak pendapat “ya/tidak” sering dipergunakan untuk memprediksi kecenderungan masyarakat dalam memilih calon Presiden, Gubernur, atau Bupati/Walikota. Isu ini sangat sensitif, sehingga netralitas dan metodologi sangat menentukan kualitas hasil.

Sebelum ada alat komunikasi modern, jajak pendapat dilakukan dengan penarikan contoh, sampel atau responden. Sast ini metode penarikan contoh atau sampling ini berkembang dengan baik untuk mendapatkan hasil yang benar, tidak berbias dengan akurasi yang tinggi. Dengan demikian hasilnya dapat dijadikan untuk penarikan kesimpulan yang sahih.

Metode ini, selain sahih, juga banyak memberi manfaat dari segi waktu, dana, dan tenaga. Dan itulah kelebihan dari ilmu pengetahuan. Wajar bila dalam statistika ada jargon bahwa sejuta data yang diambil tanpa metodologi itu tidak lebih baik dari seribu data. Continue reading “Jajak Pendapat Berbasis Medsos”

Pelantikan Pengawas dan Pengurus Daerah ALFED Madura

Ketua Umum ALFED, Bambang Setiono melantik Pengawas dan Pengurus Daerah ALFED Madura pada tanggal 12 Juli 2018. Ketua Umum berharap ALFED Madura dapat membantu para dosen dan mahasiswa untuk secara aktif mengembangkan ilmu pengetahuan yang di butuhkan bagi Madura untuk menjadi daerah yang sejajar dengan daerah-daerah lain di Jawa Timur.

Pengawas dan Pengurus Daerah ALFED Madura adalah sebagai berikut: Continue reading “Pelantikan Pengawas dan Pengurus Daerah ALFED Madura”

Pengembangan Perguruan Tinggi Berbasis Klaster

Asep Saefuddin
Rektor Universitas Al Azhar Indonesia/Guru Besar Statistika IPB

Assalamu’alaikum warrahmatullahi wabarakatuh,
Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya.
Semangat pagi!!

Selamat Dies Natalis UTM XVII dan semoga terus maju dalam membangun SDM, sains dan teknologi serta implementasinya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di Madura. Saya sangat bangga dan tersanjung mendapatkan kesempatan bicara di hadapan civitas akademika Universitas Trunojoyo Madura (UTM) dan mitra-mitra UTM yang hadir pada kesempatan ini. Terima kasih atas undangan Bapak Dr. Muhammad Syarif sebagai Rektor UTM kepada saya untuk bicara di forum yang sangat terhormat ini. Pada kesempatan ini saya hadir bersama teman-teman yang mempunyai banyak pengalaman dalam kegiatan biobased business baik dari kelembagaan dan juga teknologinya. Mereka adalah Dr. Kamaluddin Zarkasi, Dr. Widiyanto Dwi Surya, dan Dr. Kolier Heryanto. Tentunya mereka bersedia membantu menindaklanjuti ide-ide yang berkembang dari pertemuan sekarang ini.

Di dalam paper ini saya akan menyampaikan secara umum hal-hal yang berkaitan dengan trend dunia dewasa ini (slide 1). Tentunya hal itu saling kait mengait antara sains, teknologi dan faktor lainnya yang berkaitan dengan masalah lingkungan, demografi dan lain-lainnya. Kemudian sedikit saya akan menyimak tentang phase revolusi industri sampai efek dari disrupsi teknologi.

Sesuai dengan permintaan, saya juga akan mencoba mengangkat strategi pendidikan tinggi berkaitan dengan klaster industri. Upaya agar UTM bisa menguasai klaster industri sesuai dengan kekuatan SDA Madura dari hulu sampai hilir. Kemudian penguasaan pasar baik skala lokal dan nasional ataupun internasional. Secara kelembagaan unit-unit apa saja yang harus dibangun agar kekuatan klaster ini bisa sustained. Hal ini pun bisa menjadi sumber pendapatan UTM sehingga kampus ini bisa melakukan terus Tri Dharma dari masa ke masa.

Continue reading “Pengembangan Perguruan Tinggi Berbasis Klaster”

VIRTUAL CURRENCY DAN MASA DEPAN UANG

Sawidji Widoatmodjo

Chief Economist ECBIS rescons & Dosen Pasca Sarjana Universitas Tarumanegara

Sebagai salah seorang yang diundang Bank Indonesia (BI) untuk mengkaji virtual currency (VC), saya sudah menyampaikan pandangan lisan dan tulisan.

Kesan yang muncul pada pengkajian tersebut adalah pro kontra mengenai peran BI dalam pengaturan VC: melarang vs mengijinkan penggunaan VC untuk pembayaran transaksi. Tentu itu hanya kesan dalam satu kali kajian, dan juga dilatarbelakangi posisi BI sebagai pihak yang paling bertanggungjawab pada pengelolaan—termasuk kebijaksanaan—uang. Karena itu, BI masih terbuka untuk semua masukan. Tulisan ini dimaksudkan untuk menambah masukan itu.

Continue reading “VIRTUAL CURRENCY DAN MASA DEPAN UANG”

Masih Perlukah Survey Politik?

Asep Saefuddin

Rektor Universitas Al Azhar Indonesia/Guru Besar Statistika FMIPA IPB

Setelah pilkada serentak ini di beberapa grup WA yang saya ikut, banyak teman-teman membahas hasil survey dan quick count (QC). Bila sekedar membandingkan angka boleh-boleh saja, tetapi di dalam statistika angka itu mempunyai makna tersendiri. Angka adalah suatu nilai hasil sebuah proses. Walaupun survey dan QC itu bertujuan untuk memprediksi perolehan suara suatu pasangan calon pemimpin daerah, keduanya mempunyai parameter yang berbeda. Artinya membandingkan hasil survey dengan QC itu bukan ‘apple to apple comparison’.

Data hasil survey dan QC pilkada memang memperlihatkan perbedaan. Akan tetapi hal itu tidak berarti dapat disimpulkan bahwa survey tidak berguna. Atau bahkan ada yang mengatakan survey ‘abal-abal’ hasil rekayasa suatu kelompok. Kita harus melihatnya secara bijak, rasional, tidak diganggu oleh sentimen emosional senang atau sedih yang berlebihan. Apapun hasilnya, survey dalam politik itu sangat bermanfaat.

Continue reading “Masih Perlukah Survey Politik?”