Wajarkah Penghasilan Pejabat BPIP?

Bambang Setiono

Dosen – Managing Organization Ethics & CSR – Fakultas Bisnis, Universitas Sampoerna

Wajar jika masyarakat heboh dengan tingginya penghasilan per bulan dari para pejabat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang melebihi gaji seorang Presiden yang lebih besar tanggung-jawabnya.  Peraturan Presiden nomor 42 Tahun 2018 mengatur tentang hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi pimpinan, pejabat, dan pegawai BPIP.  Sehingga yang di terima oleh para pejabat BPIP adalah hak keuangan yang meliputi gaji  dan berbagai tunjangan yang tidak dapat secara detail dijelaskan di dalam sebuah peraturan presiden.

Perpres ini menjadi heboh karena masyarakat tidak tahu apa pekerjaan yang akan di lakukan oleh para pejabat BPIP sehingga harus di berikan imbalan hak keuangan yang tinggi. Jika kita menengok lamannya di www.bpip.kemenhumkamham.go.id, hanya ada informasi tentang dasar hukum pendirian BPIP dan informasi untuk mendaftar sebagai pejabat BPIP.  Lembaga etika tertinggi negara ini juga belum memiliki halaman website sendiri. Masih menumpang kepada halaman webiste Kementerian Hukum dan Ham. 

Rekomedasi untuk BPIP

Untuk memperingati hari lahir Pancasila dan sebagai bentuk melaksanakan kewajiban anak bangsa untuk melaksanakan nilai-nilai Pancasila, tulisan ini disampaikan sebagai sebuah rekomendasi untuk BPIP agar dapat melaksanakan amanatnya dengan baik dan berhak mendapatkan imbalan hak keuangan yang tinggi. Fokus rekomendasi adalah agar BPIP membangun budaya etika organisasi yang Pancasilais di semua organisasi yang menjadi pilar kebangsaaan Indonesia: Partai Politik, MPR, DPR/D, DPD, Pemerintah Pusat (Daerah), Badan Pemeriksa Keuagan (BPK), Mahkamah Agung, Mahkamah Konsitusi, Tentara Nasional Indonesia dan Penegak Hukum (Kepolisian RI dan Kejaksaan Agung).

Membangun etika Pancasila hanya kepada pribadi pejabat negara tidak akan cukup untuk membuat bangsa ini dapat mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Lebih banyak pejabat negara  yang memiliki moral pribadi yang baik di bandingkan pejabat negara yang moralnya busuk.  Namun demikian, karena para pejabat negara ini berada atau bekerja pada sebuah sistem organisasi yang tidak membangun etika Pancasila, kadang atau sering kali mereka “terpaksa” mengambil keputusan yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila, seperti tidak memperkaya diri sendiri atau golongan, berbuat adil (fair), tidak terlibat dalam konflik kepentingan, dan melindungi masyarakat. Mereka takut di hukum jika tidak menuruti perintah atasannya.

Menurut teori perkembangan kesadaran kognitif pengambilan keputusan dari Lawrence Kohlberg, para pejabat negara ini di golongkan memiliki tingkat kesadaran kognitif yang terendah, yaitu level pertama pre-konvensional. Mereka mengambil keputusan berdasarkan adanya sanksi atau hukuman dari atasannya. Mereka melakukan tindakan yang tidak beretika karena takut kehilangan jabatan jika tidak menuruti perintah atasan.

Pada umumnya lembaga-lembaga negara yang saya sebutkan di atas menyatakan sudah memiliki kode etik organisasi. Namun jika kita melihat halaman website mereka, jarang yang mencantumkan Kode Etik organisasinya.  Dengan banyaknya kasus korupsi yang melibatkan karder partai politik dan pejabat negara, tentunya masyarakat berharap masing-masing partai politik dan lembaga negara dengan terang benderang menjelaskan kode etiknya kepada masyarakat luas sehingga masyarakat bisa mengetahui kewajiban etika dari masing-masing anggota partai politik dan pejabat negara kepada masyarakat Indonesia yang memilih mereka untuk menjadi wakil masyarakat ataupun pejabat negara.

Kode etik masing-masing partai politik tentunya berbeda dengan kode etik DPR yang mengatur kewajiban seorang anggota DPR yang mewakili masyarakat Indonesia. Sesuai dengan kode etik DPR, anggota DPR memiiliki kewajiban etika kepada seluruh masyarakat Indonesia, bukan hanya kepada golongan masyarakat tertentu yang di wakilinya atau bahkan partai politik yang mendukungnya. Penerapan nilai-nilai etika ini membutuhkan dukungan dari partai politik yang menaungi anggota DPR. Jika tidak mendapatkan dukungan dari ketua fraksinya, akan sangat sulit bagi anggota DPR untuk melaksanakan nilai-nilai etika tersebut.

Jika kita terapkan teori Lawrence Kohlberg untuk menganalisasi pengambilan keputusan anggota DPR, maka di perlukan tingkat kesadaran kognitif yang lebih tinggi agar mereka dapat melawan kebijakan partainya untuk kepentingangan masyarakat Indonesia.  Mereka harus mendapatkan insentif pribadi dari tindakannya melawan kebijakan partainya (level 2 pre-konvensiona). Mereka di dukung oleh kesadaran untuk membangun komunitasnya (level 3 – konvensional). Mereka di dukung oleh kesadaran untuk menegakan hukum (level 4 – konvensional). Mereka di dukung oleh kesadaran untuk mencari terobosan hukum yang lebih baik (level 5 – pra-konvensional). Terakhir, mereka di dukung oleh kesadaran nilai-nilai moral yang tinggi (level 6 – pra-konvensional).  Jika merujuk kepada hasil penelitian penerapan teori ini, akan banyak anggota DPR yang masuk dalam level 1 dan level 2.  Kondisi yang sama juga akan di temukan di semua lembaga negara dan organsasi swasta jika teori ini diterapkan kepada mereka.

Oleh karenanya, penting sekali untuk membangun etika organisasi agar anggota organisasi yang kebanyakan berada pada level 1 dan 2 dapat melakukan tindakan yang beretika. Membangun organisasi agar berbudaya etika Pancasila akan mendorong kader partai dan pejabat negara yang baik untuk menyuarakan etika Pancasila dengan mudah sehingga menghambat laju promosi kader partai dan pejabat negara dengan moral yang busuk.

Membangun Organisasi Berbudaya Etika Pancasila

Kode etik organisasi saja tidak akan cukup untuk membangun partai politik dan lembaga negara yang beretika Pancasila. Kode etik hanya akan menjadi macan kertas jika tidak di dukung dengan sistem pengembangan budaya etika organisasi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Anggota partai politik tidak akan dapat menerapkan nilai-nilai etika Pancasila jika tidak ada dukungan pimpinan partai politik. Partai politik tidak akan  dapat membangun etika partainya, jika sistem seleksi kadernya tidak menguji integritas dari calon-calon kadernya. Partai politik tidak bisa membangun etika partainya jika sistem pengelolaan kinerjanya hanya fokus kepada target jangka pendek untuk memenangkan pilkada atau pemilu (“dengan segala cara”). Partai politik perlu membangun sistem pengelolaan kinerja partai berdasarkan kemampuan kadernya untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam mencapai tujuan partai.

Beberapa partai politik telah membentuk Dewan atau Majelis Etik untuk menangani masalah-masalah Etika yang timbul di dalam partai. Walaupun inisiatif ini diperlukan, tetapi yang lebih penting adalah adanya unit organisasi etika yang mengembangkan budaya etika di dalam organisasi politik. Pejabat atau direktur dari unit etika ini akan mengatur program sosialiasi, komunikas, monitoring, dan evaluasii etika di dalam partai politik. Nilai-nilai etika tidak akan bisa muncul dengan sendirinya di dalam tindakan dan kebijakan-kebijakan resmi partai politik jika nilai-nilai tersebut tidak dituangkan di dalam kebijakan organisasi, pelatihan dan sosialisasi, sistem seleksi kader, serta sistem pengelolaan kinerja termasuk pemberian penghargaan dan hukumam.

Melalui Radio Republik Indonesia (RRI), setiap saat kita dapat mendengarkan kuliah pendek tentang nilai-nilai Pancasila yang di sampaikan oleh para pejabat dan ahli Pancasila dari BPIP. Tentunya menyegarkan dan meneduhkan hati setelah mendengarkannya. Akan tetapi, hal ini tidak akan cukup untuk membuat bangsa ini menjadi bangsa yang memiliki integritas dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila.

Langkah pertama yang perlu di lakukan BPIP adalah mewajibkan seluruh partai politik dan lembaga negara yang saya sebutkan di atas memiliki kode etik organisasinya masin-masing dan mengkomunikasikannya kepada publik secara luas dan terus menerus. Presiden Jokowi perlu segera menyusun Kode Etik Kabinet dengan mengambil contoh dari Kode Etik Menteri dari Pemerintah Inggris.  Sementara DPR perlu menerbitkan Kode Etik Fraksi dan Alat Kelengkapan DPR.

Penghargaan terhadap BPIP

Jika BPIP mampu melakukan hal-hal yang di rekomendasikan di atas, tentunya masyarakat tidak akan terlalu mempersoalkan besarnya gaji dan tunjangan pejabat BPIP.  Partai politk dan lembaga negara yang memiliki etika organiisasi berdasarkan Pancasila akan menghambat laju korupsi di tanah air. Hasil kajian Laboratorium Ilmu Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM), menyatakan bahwa nilai kerugian negara akibat tindak pidana korupsi di Indonesia selama 2001-2015 mencapai Rp203,9 triliun. Tentunya nilainya akan lebih besar lagi jika dihitung sejak berdirinya Republik Indonesia.

Partai politik dan lembaga negara yang memiliki etika organisasi berdasarkan Pancasila juga akan menghentikan penggunaan SARA dan pengaruh keluarga/kelompok dalam pelaksaaan demokrasi di Indonesia. Partai Politik yang menggunakan SARA, money politic, konflik kepentingan, dan membohongi masyarakat akan dikucilkan oleh masyarakat jika masyarakat Indonesia merasakan di amalkannya nilai-nilai Pancasila oleh sebagian besar partai politik dan lembaga negara.

Sebagian pembaca mungkin akan sinis terhadap upaya pemerintah dan bangsa Indonesia untuk mengembalikan nilai-nilai Pancasila sebagai panglima dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara.  Sikap sinisme ini tidak akan membantu apa-apa dalam membuat Indonesia menjadi bangsa dan negara yang lebih baik di masa yang akan datang.

Semoga BPIP berkenan untuk memperhatikan rekomendasi ini dan tetap semangat membangun etika organisasi publik di Indonesia sehingga wajar untuk menerima imbalan penghasilan yang tinggi. DIRGAHAYU PANCASILA.

8 Replies to “Wajarkah Penghasilan Pejabat BPIP?”

    1. Terima kasih pak Joko responsenya. Saya yakin banyak pejabat negara memiliki nilai moral yang baik termasuk sederhana. Yang diperlukan adalah adanya budaya etika organisasi yang Pancasilais: tidak memperkaya kepentingan pribadi atau golongan, diskriminasi, membohongi masyarakat, dsb. Partai Politik dan Lembaga Negara belum secara sistematis membangun budaya etika Pancasila di dalam organisasinya. Coba lihat sistem seleksi, training, dan reward serta punishment mereka. Apakah ada ukuran pencapaian nilai-nilai Pancasila disana? Kalau organisasi berfungsi tanpa etika Pancasila sulit bagi pejabat negara untuk beretika Pancasila jika sistem organisasi memintanya untuk mendahulukan kepentingan pribadi atau kelompoknya. Mereka pasti mikir takut kehilangan pekerjaan sehingga harus mengikuti perintah pimpinan organisasi untuk melanggar etika Pancasila.

  1. Semoga dengan adanya BPIP, akan membentuk para politisi, pimpinan lembaga, aparat pemerintah, masyarakat dan khususnya generasi muda yang akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang mempunyai karakter yang kuat terhadap pemahaman dan pengamalan Pancasila dan UUD 45,.

    1. Amiin YRA. Terima kasih responsenya bu Ani. Mari kita mulai membangun budaya etika Pancasila dari rumah, RT, RW, dan Kampus tempat kita bekerja. Suarakan nilai-nilai etika Pancasila di manapun kita berada: laporkan jika ada korupsi, diskriminasi dalam mengambil keputusan, kniflik kepentingan, dan pembohongan kepada orang tua siswa maupun siswa sendiri.

  2. Tunjukan siapa figur panutan manusia Indonesia yang paling pancasilais yang katanya memiliki kesadaran nilai nilai moral yang tinggi (level 6) yang dapat kita jadikan contoh suri tauladan ? Muslim jelas memiliki Rasulullah SAW yang merupakan role model manusia yang sudah diakui dunia sbg manusia yg paripurna sebagaimana Allah Subhanahu Wataala menyatakan sesungguhnya didalam diri Rasulullah terdapat suritauladan yang baik.

  3. Nah menarik nih mas Dani bertanya kepada kita untuk menunjukan contoh. Kalau Nabi tentu saja orang istimewa langsung di bina sama Allah. Tidak elok lah kita membandingkan dengan Nabi.

    Mas Dani coba baca ceritanya Dr. Artidjo Alkostar yang baru pensiun jadi Hakim Agung.

    Message yang ingin disampaikan bukan mencari orang dengan nilai etika 6 mas Dani.

    kebanyakan kita ini termasuk saya berada pada level 1 dan 2. Sedikit sekali orang yang ada di level 4, 5, dan 6.

    Jadi yang penting di buat etika dalam organisasi. Khususnya di lembaga negara. Coba saya tanya sekarang, bagaimana organisasi kerja mas Dani membangun etika organisasi?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *