VIRTUAL CURRENCY DAN MASA DEPAN UANG

Sawidji Widoatmodjo

Chief Economist ECBIS rescons & Dosen Pasca Sarjana Universitas Tarumanegara

Sebagai salah seorang yang diundang Bank Indonesia (BI) untuk mengkaji virtual currency (VC), saya sudah menyampaikan pandangan lisan dan tulisan.

Kesan yang muncul pada pengkajian tersebut adalah pro kontra mengenai peran BI dalam pengaturan VC: melarang vs mengijinkan penggunaan VC untuk pembayaran transaksi. Tentu itu hanya kesan dalam satu kali kajian, dan juga dilatarbelakangi posisi BI sebagai pihak yang paling bertanggungjawab pada pengelolaan—termasuk kebijaksanaan—uang. Karena itu, BI masih terbuka untuk semua masukan. Tulisan ini dimaksudkan untuk menambah masukan itu.

Dalam jangka pendek, langkah “hati-hati” BI itu wajar. Dan memang undang-undang (UU No. 7 Tahun 2011, tentang Mata Uang) memerintahkannya, yaitu kewajiban menggunakan mata uang Rupiah untuk semua pembayaran transaksi di Indonesia. Dengan demikian, penggunaan VC—misalnya Bitcoin— adalah tidak sah dan mestinya dilarang. Kalau pelarangan itu hanya ditujukan pada fungsi VC sebagai alat pembayaran transaksi (medium of exchange), mestinya bisa dilakukan. Dan sebagai rasa nasionalisme, kiranya semua warga Indonesia setuju.

Masalahnya, uang (termasuk VC) tidak hanya berfungsi sebagai alat pembayaran transaksi, tapi secara konvensional juga sebagai satuan hitung (unit of account) dan penyimpan nilai (store of value). Justru problema uang saat ini banyak ditimbulkan oleh uang sebagai penyimpan nilai. Problem ini lebih diperparah lagi kalau mau mengakui “fungsi keempat” uang, yaitu sebagai komoditi. Tentu tidak mudah melarang orang berinvestasi pada VC atau memperdagangkannya. Apalagi kalau investasi dan perdagangan itu dilakukan secara virtual pula.

Dari sisi lain, tren cara hidup yang menuju kearah digitalisasi, menjadikan VC makin relevan dengan ekosistem “model hidup” digital itu. Sehingga melarang penggunaanya, menjadi seperti menghambat inovasi. Kasihan generasi mendatang, kalau daya inovasinya terhalang. Malahan, Christine Lagarde, orang pertama yang memperkenalkan istilah VC, seperti mendorong agar masyarakat tidak takut menghadapi dominasi Bitcoin. Menurut Managing Director IMF (International Monetary Fund) itu, suatu hari mungkin masyarakat bisa meminta bank sentral untuk membuat VC (Christine Lagarde, Central Banking and Fintech—A Brave New World?, September 29, 2017, www.imf.org).

Singkatnya sulit menapikan keniscayaan kehadiran VC. Persoalannya, kira-kira bagaimana model VC yang akan menjadi uang masa depan itu, sehingga BI bisa menyediakannya. Dikesempatan ini, masukan hanya diberikan untuk fungsi VC sebagai alat transaksi saja. Karena fungsi ini yang paling banyak digunakan, terutama di Indonesia. Semoga bisa memberikan referensi bagi BI dan sekaligus memberi gambaran kepada masyarakat tentang “uang masa depan”.

VC VS Cash

Sebenarnya apa yang salah dengan uang kas (cash), sehingga ada kecenderungan masyarakat menggantikannya dengan VC? Ini dipicu oleh Bitcoin yang harganya meningkat, dan bisa diterima sebagai alat pembayaran transaksi. Jika diabaikan dulu nilainya yang tinggi, apa kelebihan Bitcoin sebagai alat pembayaran? Morten Bech dan Rodney Garratt membuat sebuah perangkat untuk meletakkan posisi uang, yang bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan penting itu. Menurut usulan yang mereka tulis di Bank International for Settlements Quarterly Review, September 2017, ada empat hal yang bisa dipenuhi suatu uang untuk diposisikan sebagai uang tertentu. Pertama, penerbitnya: bank sentral atau non bank sentral. Kedua, bentuk: elektronik atau fisik. Ketiga, akses: universal atau terbatas. Keempat, mekanisme transaksi: sentralisasi atau desentralisasi (peer to peer)

Uang kas , diterbikan oleh bank sentral, bentuknya berupa fisik (logam atau kertas) , bisa diakses secara universal (semua orang bisa mendapatkan uang kas) dan mekanisme transaksinya adalah desentralisasi (transaksi bisa berlangsung antar pemegang uang kas). Sedang VC, diterbitkan oleh bukan bank sentral (siapapun boleh menerbitkan), bentuknya elektronik, bisa diakses secara universal dan mekanisme transaksi desentralisasi.

Dengan demikian bisa disimpulkan, perbedaan uang kas dengan VC terletak pada penerbit dan bentuk. Jadi, jika masyarakat tidak menginginkan lagi uang kas, seperti yang dikatakan Lagarde, maka bank sentral bisa menerbitkan VC. Inilah yang disebut CBCC (central bank cryptocurrecy), yaitu VC yang diterbitkan oleh bank sentral.

CBCC Ritel

Untuk penerbitan secara fisik—menerbitkan uang dalam bentuk elektronik—tentu tidak masalah. Malah membuat penerbitan uang menjadi lebih murah, karena tidak perlukan lagi bahan baku berupa logam dan kertas serta biaya pembuatannya.

Masalahnya, bagaimana dengan mekanisme yang berkaitan dengan kebijaksanaan moneter. Sejauh ini usulan yang diajukan adalah CBCC ritel, yaitu VC yang diterbitkan khusus untuk kepentingan transaksi ritel (transaksi dengan nilai kecil, seperti transaksi kas sekarang ini).

Prinsipnya, CBCC ritel mengadopsi mekansime kliring antar bank, seperti sudah berlaku selama ini di dunia perbankan. Dalam transaksi-transaksi besar antar bank, dikenal mekanismenya melalui transfer, tidak melibatkan uang kas sama sekali. Ini bisa terjadi karena difasilitasi kliring terpusat di bank sentral. Namun, pada kliring para pihak yang bertransaksi diketahui identitasnya dan aksesnya terbatas hanya untuk transaksi bernilai besar. Padahal CBCC ritel menghendaki mekanisme transaksi peer to peer, sehingga tidak bisa diketahui pihak-pihak yang bertransaksi, sebagaimana terjadi pada transaksi menggunakan uang kas. Prinsip ini bisa dipenuhi, jika CBCC ritel hanya boleh diterbitkan oleh bank sentral. Selanjutnya, seperti kliring perbankan, berarti masyarakat akan memiliki rekening langsung di bank sentral. Disini uang akan disuplai secara sentralisasi oleh bank sentral, tetapi transaksi bersifat desentralisasi.

Sebenarnya VC model ini mirip deposited currency accounts (DCAs) yang diusulkan Tobin (1987). Masalah yang perlu dipikirkan, misalnya, jika masyarakat harus memiliki rekening di bank sentral, apakah berhak mendapat bunga?

Apakah berarti pula perbankan hanya akan menangani transaksi yang besar-besar? Tentu ini bisa diskusikan di lain kesempatan. Sampai disini paling tidak BI dan masyarakat sudah bisa mendapatkan gambaran bagaimana kira-kira wujud VC, mata uang masa depan.

Best Practice

CBCC ritel memang belum ada yang benar-benar eksis. Tapi konsep ini paling banyak didiskusikan, dan berprospek. Bahkan beberapa diantaranya sudah sampai pada tahap eksperimen. Yang pertama adalah Fedcoin. CBCC ritel ini digadang-gadang akan menjadi VC bagi masyarakat AS.

Konsepnya, Fedcoin akan diterbitkan secara ekslusif oleh Federal Reserve Bank (Bank Sentral AS), namun penggunaan transaksinya bisa dilakukan secara desentralisasi (peer to peer). Kemudian, untuk jumlah penerbitannya tidak akan dibatasi seperti Bitcoin, melainkan sesuai dengan permintaan dan penawaran di pasar. Fedcoin didesain untuk bisa dikonversi dengan mata uang dollar AS (uang kas dan giral) secara dua arah, dengan nilai konversi sama (1 Fedcoin sama dengan 1 dollar AS).

Fedcoin tidak akan mengggantikan uang kas (dollar AS), melainkan sebagai komplementer dari uang kas dan giral. Jadi sebagai fungsi alat pembayaran transaksi, masyarakat AS akan memiliki tiga uang, yaitu Fedcoin, uang kas dan giral.

Yang sudah melangkah lebih jauh adalah Pemerintah Swedia, dengan proyek e-Krona. Proyek yang semula dirancang rampung pada tahun 2019, sepertinya bakal selesai lebih cepat, yaitu akhir tahun ini. Ini disebakan Pemerintah Swedia harus berpacu dengan perilaku masyarakatnya yang bigitu cepat mengadopsi gaya hidup digital. Diakhir 2016, lebih dari lima juta (lebih dari 50%) penduduknya telah menginstal aplikasi finansial teknologi di telepon seluler mereka, sehingga memungkinkan mereka melakukan transaksi tanpa menggunakan uang kas. Kalau di tahun 2013, penggunaan uang kas masih 100% dari GDP, diakhir tahun 2017 tinggal 1,2% dari GDP. Kemungkinan sebelum berakhirnya tahun ini, penduduk Swedia sudah tidak ada lagi yang menggunakan uang kas untuk pembayaran transaksinya.

Konsep e-Krona adalah, diutamakan untuk pembayaran ritel antara konsumen, perusahaan dan otoritas. e-Krona diterbitkan oleh bank sentral Swedia (Riksbank). e-Krona tidak membayar bunga atas rekening masyarakat di bank sentral. e-Krona, diterbitkan dua jenis, yaitu register-based dan value based. Register based berarti saldo akan ditempatkan di pusat data base, sedang value based, saldo ditempatkan di aplikasi atau kartu. e-Krona merupakan VC Swedia yang benar-benar akan menggusur uang kas.

Seiring dengan bank sentral di dunia lainnya, BI juga sedang mengkaji VC. Semoga masukan ini bisa berkontribusi untuk BI, sekaligus memberikan gambaran kepada masyarakat tentang masa depan uang.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *