Menuntut Akuntabilitas Pengelolaan Garuda Indonesia

Bambang Setiono – Fakultas Bisnis-Universitas Sampoerna

Siapa yang tidak bingung dengan kondisi Garuda Indonesia? Sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di negara yang dasarnya Pancasila bisa merugi lebih dari Rp.20 triliun hingga akhir Maret 2018. Sebuah kerugian negara yang fantastis, sangat jauh jumlahnya di bandingnya korupsi eKTP yang “hanya” Rp.2,3 trilyun.

Kondisi Garuda Indonesia semakin memprihatinkan hingga hari ini dan jika tidak dilakukan tindakan yang dramatis akan sulit mempertahankan Flag Carrier  Indonesia ini. Dalam satu tahun terakhir harga sahamnya sudah tergerus 27 persen hingga hanya tersisa Rp.252 per saham.  Per akhir Desember 2017, Garuda sudah mengakumulasi kerugian sebesar USD 449,4 juta atau setara dengan Rp.6,3 triliun. Padahal sebelumnya pada tahun 2012, Menteri Keuangan telah menghapus kerugian Garuda senilai USD1,39 milyar atau setara dengan Rp.13,5 triliun. Kondisi Garuda pada tahun 2018 terus memburuk dan pada akhir Maret 2018 sudah mencatat kerugian bersih sebesar USD 64 juta atau hampir Rp.900 milyar.

Pancasila dan BUMN

Bagaimana mungkin di sebuah negara Pancasila, Garuda Indonesia terpuruk kinerjanya pada saat permintaan akan perjalanan penerbangan meningkat sangat tajam. Jumlah penumpang penerbangan pada akhir tahun 2016 sudah mencapai 90 juta orang yang sebagian besar di nikmati oleh sebuah perusahaan penerbangan swasta. Sekali lagi, bagaimana mungkin di sebuah negara Pancasila, BUMN bisa kalah dari sebuah perusahaan swasta? Ini menjadi pertanyaan besar untuk kita semua karena paling tidak ada 10 lembaga negara yang harusnya menjaga agar nilai-nilai Pancasila di wujudkan di dalam industri penerbangan Indonesia. Cita-cita Bung Karno sebagaimana dituangkan di dalam Pancasila, menginginkan demokrasi ekonomi Indonesia adalah demokrasi untuk kesejahteraan rakyat. Sebuah demokrasi ekonomi dimana tidak tercipta kaum kapitalis yang marajelala (mendominasi ekonomi). Oleh karena itu, di dalam sebuah negara yang menerapkan nilai Pancasila, BUMN harus lebih kuat dan besar dari perusahaan swasta.

Pasti ada yang salah dengan manajemen Garuda Indonesia. Ancaman demonstrasi atau mogok kerja yang dilakukan oleh Serikat Karyawan Garuda (Sekaga) dan Asosiasi Pilot Garuda (APG) memang memiliki alasan yang kuat.  Sebagai rakyat Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang Dasar memiliki BUMN, kita wajib meminta akuntabilitas para pengelola Garuda Indonesia. Siapakah mereka? Mengapa mereka tidak bisa mendeteksi akan terjadinya kerugian yang masif ini? Mengapa kerugian Garuda belum di investigasi?

Tata Kelola BUMN Terbuka

Sebagai sebuah perusahaan BUMN Terbuka, tata kelola Garuda Indonesia melibatkan berbagai lembaga negara yang wajib melaksanakan nilai-nilai Pancasila. Paling tidak ada sepuluh lembaga negara yang membina, mengawasi, dan mengelola Garuda Indonesia, yaitu Dewan Direksi, Dewan Komisaris, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) (dimana disini termasuk Menteri Keuangan), Kementerian Negara BUMN, Kementerian Perhubungan, Penegak Hukum Tipikor, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), OJK, DPR, dan Presiden Republik Indonesia.  Semua lembaga ini wajib menjaga agar Garuda Indonesia tidak mengalami kerugian dan melaporkan kepada rakyat Indonesia dengan jujur masalah yang di hadapi oleh Garuda. Mereka secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama mempunyai kewajiban untuk mastikan bahwa Garuda Indonesia sama kuatnya atau lebih kuat dari  maskapai penerbangan swasta.

Pihak pertama yang harus bertanggung jawab adalah Direktur Utama  (CEO) dan Ketua Dewan Komisaris Garuda Indonesia.  Sebagai CEO perusahaan dan pengawas harian BUMN terbuka, seharusnya mereka tahu sekali apa yang terjadi dengan Garuda Indonesia. Mengapa terus merugi dengan jumlah yang sangat besar? Sayangnya mereka malah justru ingin menutupi kondsi nyata perusahaan. Walaupun perusahaan merugi sebesar USD 213,4 juta atau setara hampir Rp 3 triliun, pada laporan tahunan tahun 2017, mereka menyatakan bangga dengan pencapaian Garuda pada tahun itu. Mereka juga terlihat tidak prihatin dengan kondisi perusahaan yang sudah mencatatkan kerugian sampai berjumlah Rp.6,3 triliun sejak di hapuskannya kerugian Garuda pada tahun 2012.

Mencotohlah kepada CEO Southwest Airline, Gary C. Kelly. Pada setiap laporan tahunannya, ia akan menyampaikan kondisi perusahaan kepada para pemegang saham dengan jelas, relevan, dan mudah di mengerti oleh pembacanya. Beliau menjelaskan kinerja keuangan dan kinerja operasi secara sederhana dan menghargai peran karyawan serta pelanggan dalam mencapai kinerja tersebut. CEO dan Dewan Komisaris Garuda harus belajar bagaimana mengelola sebuah maskapai penerbangan dari Southwest Airline yang telah mencetak laba bersih selama 45 tahun secara berturut-turut walapun bencana dan krisis ekonomi sering menghantam Amerika Serikat. Southwest Airline juga sudah 24 tahun secara terus menerus masuk dalam daftar 10 besar the World Most Admired Companies dari Majalah Fortune.

Jika kurang berkenan belajar dari CEO Southwest Airline, belajarlah dari Guru Besar Harvard Business School, James L. Heskett yang sudah sejak tahun 1994 mengajarkan konsep service-profit chain. Menurut beliau, untuk perusahaan yang bergerak di sektor jasa dan hospitality, fokus pengelolaan perusahaan adalah kepada kepuasan kerja karyawan dan kepuasan pelanggan. Kepuasan kerja karyawan akan meningkatkan produktivitas dan loyalitas karyawan kepada perusahaan. Sedangkan kepuasan pelanggan akan meningkatkan penjualan jasa dan loyalitas pelanggan.

Adanya ancaman mogok kerja dari Sekaga dan APG untuk mogok kerja memberikan indikasi bahwa CEO Garuda Indonesia tidak berhasil menciptakan kepuasan kerja karyawan. Saya dan banyak pelanggan Garuda Indonesia lainnya dengan mudah pindah ke perusahaan penerbangan lain karena mereka dapat menawarkan jenis jasa penerbangan yang hampir sama dengan Garuda Indonesia dengan harga yang lebih murah. Kondisi ini memberikan indikasi bahwa Garuda Indonesia tidak mengenal kebutuhan pelanggannya dengan baik. Pelanggan tidak terlalu mempertimbangkan senyuman dan keramahan Indonesia pada saat membeli tiket pesawat terbang sebagaimana moto yang digunakan oleh Garuda Indonesia. Penghargaan “the world best cabin crew” yang diberikan oleh Skytrax tidak memiliki dampak terhadap penjualan perusahaan.

Keterpurukan Garuda Indonesia mungkin terjadi karena persaingan yang tidak sehat di industri penerbangan yang membiarkan terjadinya perilaku predator dari satu atau beberapa perusahaan penerbangan. Ini adalah tanggung jawab Kementerian Perhubungan. Mereka harus menyiapkan industri penerbangan dengan nilai-nilai Pancasila. Tidak boleh ada kepentingan pribadi atau kelompok dalam memberikan izin operasional kepada perusahaan penerbangan. Serta tidak ada kapitalis pemilik modal yang mendominasi dirgantara Indonesia. Sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, Kementerian Perhubungan harus memberikan kemudahan kepada BUMN penerbangan seperti Garuda Indonesia ataupun Merpati Nusantara untuk dapat beroperasi secara efisien, transparan, dan akuntabel kepada rakyat Indonesia.  Industri penerbangan Indonesia saat ini melakukan deregulasi yang belum sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Seseorang yang dekat dengan permasalahan ini mengatakan bahwa saat ini terdapat tendensi sebuah maskapai penerbangan swasta berupaya untuk memonopoli industri penerbangan di Indonesia dengan melakukan predatory policy.

Kementerian Negara BUMN adalah pihak yang juga harus bertanggung jawab terhadap keterpurukan Garuda Indonesia. Pemilihan direksi dan komisaris Garuda Indonesia adalah kewenangan dari kementerian ini. Begitu pula dengan pengawasan terhadap strategi jangka menengah dan jangka panjang Garuda Indonesia. Sampai saat ini tidak ada penjelasan secara terang benderang dari Kementerian BUMN kepada rakyat Indonesia mengapa Garuda Indonesia merugi hingga lebih dari Rp.20 triliun hingga hari ini. Masyarakat juga menunggu pernyataan resmi dari Kementerian Negara BUMN, langkah-langkah yang akan di lakukan untuk menyelamatkan Garudah Indonesia dari kebangkrutan. Apakah Garuda Indonesia akan di bail-out kembali oleh pemerintah atau akan di biarkan menjadi almarhum?

Penegak Hukum Tipikor, BPK, DPR, OJK, dan Presiden (dan Kementerian Keuangan) adalah penanggung jawab pada tingkat berikutnya dan mungkin yang menentukan terhadap keterpurukan Garuda Indonesia. Seharusnya lembaga-lembaga negara ini melakukan pengawasan dan investigasi terhadap direksi dan komisaris Garuda Indonesia, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Negara BUMN. Selain audit keuangan, audit kinerja, audit industri, mereka perlu melakukan audit etika Pancasila kepada Garuda Indonesia, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Negara BUMN. Audit etika Pancasila sangat di butuhkan saat ini untuk memastikan tidak merajalelanya kapitalisme di industri penerbangan Indonesia.

Semua audit, investigasi, atau pengawasan ini tidak akan ada maknanya untuk menjaga keberlanjutan Garuda Indonesia sebagai sebuah entitas ekonomi jika para auditor, investigator, atau pengawas dari lembaga-lembaga ini keputusannya sudah di kompromikan dengan kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok yang akhirnya menghancurkan Garuda Indonesia.

Audit Etika

Garuda Indonesia sulit untuk di selamatkan jika industri penerbangan dan pengelolaan Garuda tidak di hayati dengan semangat Pancasila. Setelah industri penerbangan bisa ditertibkan, baru kita bicarakan strategi penyehatan Garuda Indonesia.

Masalah teknis pengelolaan perusahaan dan industri selalu lebih mudah di atasi ketimbang masalah etika yang menghantui kehidupan bangsa ini. Semoga pemerintah segera melakukan audit etika terhadap Kementerian Perhubungan, Kementerian Negara BUMN, dan Garuda Indonesia.

Yang lebih penting lagi, menyampaikan hasil audit apapun terkait Garuda Indonesia kepada rakyat Indonesia. Semoga GIA yang membawa lambang negara Indonesia masih dapat diselamatkan.

2 Replies to “Menuntut Akuntabilitas Pengelolaan Garuda Indonesia”

  1. Menarik sekali artikel ini. Terkaget2 ketika ada rencana mogok. Nah di sini sy menemukan reasoning dari mogok itu dengan lebih baik. Terima kasih.

  2. Tertarik untuk ditelusuri dan dikaji lebih dalam mengenai manajemen PT Garuda Indonesia untuk mencari titik salah dalam mengelola maskapai terbesar di negara ini. Seperti dijelaskan diatas kerugian di angka 20 triliyun tergolong tinggi dan menjadi beban pemerintah untuk membendung kerugianya. Dari beberapa sumber tahun lalu, disebutkan bahwa garuda termasuk maskapai penerbangan terbaik di Indonesia & termasuk top 10 di Asia. Menurut saya sistem pelaporan keuangan kepada publik harus dijelaskan detail demi menjaga nilai transparansi. Kemudian chain profit chain juga harus dibenahi dalam meningkatkan pelayanan garuda sendiri. Terakhir, semoga pemerintah bisa mengambil langkah cerdas yang bijak sebagai solusi terbaiknya.

    Terima Kasih

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *