Membenahi Perguruan Tinggi

Asep Saefuddin
Rektor Universitas Al Azhar/Guru Besar Statistika FMIPA IPB

Pendidikan Tinggi (PT) banyak dikaitkan dengan kemajuan ekonomi negara. Apalagi saat ini dimana ekonomi berbasis inovasi, riset, dan aplikasi ilmu pengetahuan telah membuktikan banyak negara semakin maju dan kuat secara ekonomi. Semakin jelas bahwa peran PT menjadi sangat sentral. Selain itu, jati diri sebuah negara terangkat melalui kekuatan PT.

Negara Indonesia mempunyai persoalan pendidikan tinggi yang relatif kompleks. Secara kuantitas, jumlah PT di Indonesia sangat banyak, bahkan melebihi jumlah PT di Tiongkok. Akan tetapi juga aneh, selain masalah mutu, juga sebarannya tidak merata, dan masih ada program studi yang masih diperlukan. Program studi kedokteran/kesehatan masih kurang dari jumlah minimum. Begitu juga program-program yang berkaitan dengan STEM (science, technology, engineering, mathematics). Belum lagi, persoalan diskonektifitas lulusan dan kebutuhan tenaga kerja. Artinya, pendidikan tinggi kita mengalami paradox, yakni banyak tapi kurang.

Kaitannya dengan kegiatan riset di PT, juga ada persoalan dengan kualitas riset, laporan, jurnal, apalagi aplikasinya. Dana riset yang telah digelontorkan pemerintah seolah habis begitu saja tanpa terlihat dampaknya. Produktifitas paper berbasis riset PT kita masih jauh di bawah Singapura, Malaysia, dan Thailand.

Pemerintahan Kabinet Kerja mengadopsi model pemerintahan dekade 60 awal, yakni dengan membentuk Kementeriaan Ristek dan Dikti. Salah satu tujuan dari kementerian ini adalah percepatan penerapan hasil-hasil riset di dunia industri. Istilah yang dipergunakan adalah hilirisasi riset.

Dengan banyaknya persoalan di dunia pendidikan tinggi, percepatan aplikasi riset untuk kepentingan industri dan usaha tidak sesuai dengan yang diharapkan. Salah satu indikatornya adalah Global Competitiveness kita masih jauh di bawah Singapur, Malaysia, dan Thailand. Persoalan ini memang tidak bisa dilepaskan dari lingkungan bisnis, perbankan dan pemerintahan kita yang terkendala regulasi dan birokrasi. Tetapi harus diakui secara internal kemenristekdikti dan perguruan tinggi di Indonesia yang secara umum belum beranjak dari pola lama.

Tulisan ini dibuat sebagai pemikiran solusi persoalan pendidikan tinggi Indonesia. Hal ini mencakup internal PT dan pembangunan nasional secara makro.

Mencegah Radikalisme

Perguruan Tinggi bisa jadi tempat pengkaderan berbagai organisasi sosial, kemasyarakatan, dan agama. Bila itu dalam koridor nilai-nilai azasi keagamaan, keindonesiaan, dan keilmuan tentu sangat baik bagi mahasiswa sebagai generasi muda. Tetapi, tidak mustahil hal itu keluar dari koridor nilai-nilai luhur tersebut. Keadaan inilah yang bisa menyebabkan adanya pemahaman radikal yang tidak toleran terhadap ajaran pihak lain. Selain hal ini sangat destruktif bagi negara juga merugikan masa depan mahasiswa.

PT harus mampu mencegah terjadinya radikalisme destruktif. Para intelektual kampus bersama para ahli agama (ulama) harus bersatu padu membangun PT agar terhindar dari radikalisme destruktif. Budaya ilmiah di kampus harus dikembangkan melalui kegiatan intra kurikuler, ekstra kurikuler, dan non kurikuler. Kegiatan kemahasiswaan harus mengedepankan aspek penalaran, toleransi, dan penghormatan terhadap perbedaan pendapat.

Pembinaan awal di asrama menjadi bagian tidak terpisahkan dari program karakter kebangsaan, keragaman seni, budaya, agama. Asrama harus berada dalam pengawasan WR Kemahasiswaan. Tidak boleh diserahkan kepada dosen yang mempunyai aliansi politik atau aliran yang tidak menghormati NKRI.

Menanamkan dan Mengamalkan Pancasila

Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang bersifat transenden Ketuhanan, sosial ekonomi, dan hubungan sosial kemasyarakatan. Nilai-nilai ini jangan hanya menjadi hapalan yang sekadar dibacakan dalam ritual upacara. Hal itu tidak cukup. Tetapi harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di Kampus.

Progam menamamkan dan mengamalkan Pancasila di PT digabung dengan penangkalan radikalisme destruktif. Asrama tingkat pertama bersama diisi dengan diskusi-diskusi Pancasila dan langsung membahas implementasi hariannya.

Menata Waktu Program Studi

Program sarjana di Indonesia termasuk paling dengan kandungan SKS terlalu banyak. Di beberapa negara, program S1 berkisar antara 125-130. Ada beberapa mata kuliah umum yang tidak perlu lagi disampaikan di PT. Mata kuliah tersebut sudah diberikan di tingkat SD sampai SMA/K.

Dengan adanya pengurangan materi yang sudah cukup sampai SMA itu, banyak ruang untuk fokus di mata kuliah yang esensial. Dengan demikian, program sarjana dapat diselesaikan dalam 3 atau 3 tahun 6 bulan. Hal ini bisa sepadan dengan rekan-rekannya dari PT yang hanya butuh waktu 3 tahun untuk menuntaskan BSc/BA atau sarjana.

Adapun mata kuliah yang dianggap pembangunan karakter bisa dialihkan ke kegiatan extra kurikuler. Hal ini akan lebih bermakna, karena mahasiswa ikut bukan karena ada nilai mata kuliah, tetapi karena keinginan mahasiswa itu sendiri. Sejauh ini dikemas dengan baik, maka hasilnya akan lebih terasa.
Mengembangkan Pendidikan Vokasi Secara Lebih Fleksibel

Pendidikan vokasi untuk menjawab kebutuhan pasar kerja dan industri dapat dilakukan pola taylor made. Industri-industri yang relatif stabil tetapi kekurangan teknisi yang terampil adalah dunia obat-obatan (farmasi), pangan, dan budidaya pertanian, perikanan dan peternakan. Efek yang terjadi di sini adalah inefisiensi produksi.

Untuk menjawab persoalan produktifitas industri ini pendidikan vokasi harus bekerjasama dengan pihak industri. Alat-alat laboratorium harus sesuai dengan kebutuhan dunia industri. Pendidikan vokasi ini juga bisa mengakses orang-orang terampil di perbengkelan atau pemulia tanaman di pedesaan. Keterampilan mereka dapat dibantu dirapihkan untuk menjadi naskah akademik. Para orang terampil itu secara sah dapat memperoleh sertifikasi atau bahkan diploma tertentu. Hal ini selain untuk menghormati para kreatif, juga menaikkan APK pendidikan tinggi.

Clustering dan Universitas Manndatori

Saat ini ada klasifikasi PT berupa unggulan, mandiri, madia, dan binaan. Akan tetapi belum terlalu optimal dalam program kegiatannya. Terlepas dari klaster PT, tidak ada satu pun universitas yang dimandatkan untuk pembangunan nasional atau regional. Semuanya masih berkecimpung untuk program incoming student S1.

Sudah waktunya pemerintah memberikan mandat tertentu bagi PT yang relatif kuat dalam bidang-bidang sesuai dengan kekuatan kampus. Pembangunan nasional harus memanfaatkan kekuatan PT sehingga terjadi sustainability dalam ketahanan nasional. Aspeknya menyangkut sumber daya alam, kesehatan, teknologi, kebudayaan, pariwisata dan berbagai aspek yang berkaitan dengan sustainable development goals.

Pola quadruple helix antara pemerintah, industri swasta, akademia, dan komunitas masyarakat bisa dioptimumkan dalam program mandatori itu. Misalnya di beberapa kampus ada quadruple cooperative research center (Q-CRC) untuk bidang tertentu mulai dari ilmu-ilmu dasar sampai terapannya.

Q-CRC ini dapat bertindak juga sebagai think tank pemerintah baik untuk jangka pendek (menghadapi krisis) ataupun jangka panjang dalam menyiapkan Indonesia Emas.

Pembenahan Kelembagaan

Dengan perubahan status Kopertis menjadi LLdikti (Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi) maka diperlukan koordinasi horizontal dan vertikal. Di tingkat pusat harus ada satu lembaga yang khusus menangani kelembagaan ini untuk mempercepat program dan meningkatkan efisiensi efektifitas kinerja PT.

Program tersebut di atas tentunya harus didukung oleh kebijakan yang tepat serta manajemen profesional. Pemanfaatan teknologi digital dalam rangka debirokratisasi menjadi sarat perlu.

Kejelasan target berbasis KPI dan faktor suksesnya menjadi bahan evaluasi dan monitoring kegiatan. Semuanya serba terukur dalam kerangka good government governance dan good university governance.

4 Replies to “Membenahi Perguruan Tinggi”

  1. Sasaran output dari sistem pendidikan indonesia tidak jelas mulai dari SD sampai pendidikan tinggi. Malahan lembaga pendidikan swasta cendrung berorientasi pada komersil

    1. Persoalan ini juga yg hrs sama dipahami oleh pengambil kebijakan. Seperti pertanyaan apakah esensi pendidikan itu? Bgmn kaitannya dgn peradaban, industri, dan ekonomi?
      Bgmn masing lapisan pendidikan menjawab pertanyaan itu?

      Saya pernah mengusulkan suatu majlis atau dewan reformasi pendidikan diberi otonomi menyusun kebijakan2 pendidikan yg bebas dari intervensi politik praktis.

      Kpn2 saya tulis

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *